Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menulis surat kepada Sekjen PBB Kofi Annan untuk mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengeluarkan resolusi guna menghentikan konflik yang terjadi saat ini di Lebanon. "Surat yang dikirimkan kemarin (Senin, 7/8) berisi antara lain desakan kepada Sekjen PBB Kofi Annan agar berupaya semaksimal mungkin supaya Dewan Keamanan PBB yang sekarang sedang mempertimbangkan draf resolusi dapat segera menggolkan resolusi yang untuk gencatan senjata yang segera, tanpa syarat dan komprehensif," kata Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal di kantor presiden Jakarta, Selasa. Menurutnya, surat itu merupakan surat kedua presiden kepada Kofi Annan setelah sebelumnya pada 19 Juli menuliskan surat yang juga meminta PBB melakukan sesuatu untuk menghentikan pertempuran yang terjadi antara tentara Israel dan pasukan Hezbullah di Lebanon. Surat pertama presiden tersebut, kata Dino, sudah dibalas oleh Kofi Annan pada 28 Juli lalu yang antara lain berisi penjelasan langkah-langkah yang dilakukan Sekjen PBB untuk membuat Dewan Keamanan PBB mengeluarkan langkah kongkrit dalam menghentikan konflik di Timur Tengah. Surat kedua Presiden Yudhoyono, menurut Dino, juga menyampaikan kesanggupan pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusian ke Timur Tengah sebesar 1 juta dolar AS, sehingga total bantuan yang diberikan Indonesia mencapai 2 juta dolar AS. "Presiden juga menyambut imbauan umum yang diajukan Kofi Annan beberapa waktu lalu, bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk membantu sejumlah 1 juta dolar AS. Jadi ini selain dari 1 juta dolar dari yang dijanjikan untuk Palestina, jadi total 2 juta dolar AS," katanya. Bantuan kemanusiaan itu, katanya, akan berbentuk uang tunai yang dinilai lebih mudah dan cepat pengirimannya, meski sebelumnya dipertimbangkan untuk memberi bantuan obat-obatan dan makanan. Mengenai rencana pengiriman pasukan perdamaian, Dino mengatakan harus melihat mandat dari resolusi yang akan dikeluarkan Dewan Keamanan PBB, apakah menciptakan perdamaian, atau menjaga perdamaian. "Kita lihat saja. Kalau dibentuk pasukan perdamaian mandatnya apa, kalau pasukan multinasional untuk memaksakan perdamaian, itu sulit bagi kita untuk berpartisipasi. Kalau pasukan perdamaian PBB yang bertopi biru dengan mandat menjaga perdamaian, kita akan ikut," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006