"Indonesia ASA" siapkan konsep pemberdayaan desa

Pemberdayaan desa menjadi prioritas program kerja kita. Sungguh desa merupakan tulang punggung kekuatan bangsa dan negara ke depan,"

Tangerang (ANTARA News) - Ormas Gerakan Indonesia Adil, Sejahtera, Aman (ASA) yang dipimpin Panglima TNI 2007-2010 Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso telah mempersiapkan konsep pemberdayaan desa sebagai bagian penting dari upaya strategis memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Pemberdayaan desa menjadi prioritas program kerja kita. Sungguh desa merupakan tulang punggung kekuatan bangsa dan negara ke depan," kata Djoko Santoso usai melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Indonesia ASA Provinsi Banten di Tangerang, Banten, Minggu.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 700 undangan tersebut mantan Panglima TNI itu juga melantik Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Indonesia ASA Kota dan Kabupaten se-Banten. Acara dimeriahkan dengan pertunjukan seni Debus yang dimainkan para pesilat Banten.

Pada kesempatan itu juga dibagikan buku mengenai kiprah Djoko Santoso, yakni "Membangun Asa dari Desa", "Dari Baret Hijau ke Kopiah Putih", dan "Bukan Jenderal Kancil". Ketiga buku tersebut ditulis oleh dua wartawan senior Kantor Berita ANTARA, yakni Aat Surya Safaat dan Edi Utama.

Djoko Santoso menjelaskan, saat aktif di TNI dirinya kerap "blusukan" ke desa-desa terpencil di perbatasan atau di daerah yang terletak jauh di atas bukit, di tengah laut, di pulau terpencil, bahkan di pulau terluar.

"Saya selalu bertemu dengan desa. Atau, jika belum ada desanya, saya `menanam' orang untuk membentuk desa, sebab menjadi keyakinan saya bahwa kekuatan Indonesia itu ialah desa-desanya yang membentuk unit terkecil dan paling dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, keyakinan bahwa potensi desa sebagai sokoguru kekuatan bangsa dan negara semakin menguat setelah ia duduk sebagai Ketua Dewan Pembina Pandu Tani Indonesia (Patani) serta Ketua Dewan Penasehat pada Forum Komunikasi Sekretaris Desa Indonesia (Forsekdesi) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI).

Dalam kaitan itu, ke depan, lanjutnya, perlu dibentuk Kementerian Pedesaan yang bertugas membina dan mengembangkan potensi desa di seluruh Indonesia sebagai basis kekuatan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Selama ini, di samping ada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, beberapa kementerian mempunyai program yang terkait dengan pemberdayaan desa, sehingga program yang ada menjadi tumpang tindih. Fakta juga menunjukkan masih banyaknya desa di sekitar kota-kota besar yang kondisinya masih memprihatinkan.

Dalam keyakinan Djoko Santoso, jika potensi desa dikembangkan secara optimal, maka kekuatan ekonomi desa akan bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional, dan desa yang berkembang secara ekonomi akan bisa menahan laju perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota-kota, sehingga gejolak sosial masyarakat akan bisa terkendali dan kestabilan politik akan terwujud.

"Saat ini di Indonesia terdapat hampir delapan puluh ribu desa, dan para perangkat desanya harus dimodali dengan motivasi berupa penghargaan nyata atas peran mereka dalam membangun desa, yakni menjadikan mereka Pegawai Negeri Sipil," katanya. (*)