BPK: prestasi Manado loncatan yang baik

Itu adalah prestasi yang baik, dan patut ditiru oleh daerah yang lain, karena merupakan bentuk komitmen wali kota dan wakil wali kota yang bersinergi dengan jajarannya, dalam menjalankan pemerintahan,"

Manado (ANTARA News) - Ketua BPK Perwakilan Sulawesi Utara Andi Kangkung Lolongau mengatakan, prestasi Manado yang nyaris mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah suatu loncatan yang baik.

"Itu adalah prestasi yang baik, dan patut ditiru oleh daerah yang lain, karena merupakan bentuk komitmen wali kota dan wakil wali kota yang bersinergi dengan jajarannya, dalam menjalankan pemerintahan," kata Andi, di Manado, Minggu.

Ia mengatakan, hal seperti itu harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada tahun depan, sehingga bisa berjalan dengan baik dan opini WTP bukan mustahil akan diraih oleh kota Manado.

Dukungan terhadap pencapaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK tersebut, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang, yang berharap tahun depan hal tersebut bisa dicapai.

Sarundajang juga berharap, agar langkah-langkah Manado untuk mengubah opini dari tidak memberikan pendapat, lalu tidak wajar, dan wajar dengan pengecualian, harus menjadi motivasi juga bagi seluruh daerah yang lain, untuk mendapatkan prestasi yang sama.

Sekretaris Daerah Kota Manado Haefrey Sendoh mengatakan, komitmen wali kota dan wakil kota tersebut, menunjukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan juga berjalan dengan baik, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik.

Ia mengatakan opini WDP yang didapatkan tahun ini, tidak boleh brhenti hanya sampai di sini saja, tetapi harus terus ditingkatkan sehingga mencapai WTP, sesuai dengan tujuan pemerintah.

"Karena itu adalah bentuk dari pelayanan prima pemerintah yang bersih dan berwibawa dan bebas korupsi,"kata Sendoh.

Kota Manado melakukan pembenahan dalam berbagai lini pemerintahan, mulai dari keuangan, administrasi sampai seluruh aset yang terkendala sertifikasi, semuanya diperbaiki dan diupayakan kembali dalam pengelolaan pemerintah.
(KR-JHB/M031)