Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan, pihaknya tengah berjuang memperluas pangsa pasar ekspor tuna, salah satunya ke Jepang.

“Di sisi lain kami berjuang untuk meningkatkan ekspor ke Jepang karena masyarakat Jepang ini termasuk masyarakat yang sangat cinta tuna, kebutuhan sangat tinggi,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Kesepakatan penurunan pos tarif ekspor ke Jepang dari 9,6 persen menjadi nol persen untuk empat komoditas tuna olahan diakuinya memang telah selesai. Namun saat ini pihaknya tengah menunggu persetujuan parlemen.

“Sekarang tinggal tunggu persetujuan, perbaikan-perbaikan dokumen lalu setelah itu persetujuan parlemen setelah persetujuan parlemen itu sudah selesai,” ujarnya pula.

Dirinya pun optimis, akhir tahun 2024 kesepakatan pos tarif nol persen itu dapat berjalan sehingga produk perikanan tuna asal Indonesia dapat membanjiri pasar negeri matahari terbit itu.

Budi turut mengatakan, saat ini Indonesia tengah bersaing ketat dengan Thailand untuk produk tuna jenis kaleng.

Sementara itu, berdasarkan data KKP sebelumnya, Jepang merupakan importir tuna-cakalang nomor dua di dunia dengan nilai impor sebesar 2,2 miliar dolar AS (share 13 persen) pada tahun 2022 setelah Amerika Serikat (share 15 persen).

Negara pemasok utama tuna-cakalang ke Jepang yakni Taiwan (18 persen), China (11 persen) Thailand (11 persen), sedangkan Indonesia berada di urutan ke-6 dengan pangsa 7 persen.

Diketahui KKP telah menyelesaikan kesepakatan pos tarif nol persen ke Jepang untuk tuna olahan yang berlaku untuk tuna kaleng dan cakalang kaleng serta dua pos tarif katsuobushi dengan HS Code 1604.1-091 dan tuna lainnya HS Code 1604.14-099 yang semula 9,6 persen menjadi nol persen.

Baca juga: Pemkab Biak siapkan ekspor langsung 20 ton ikan tuna ke Jepang

Baca juga: KKP siap mengadopsi teknologi budi daya ikan tuna dari Turki

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024