Bapanas: Skor Pola Pangan Harapan Indonesia naik

Skor PPH Tahun 2023 sebesar 94,1

Bandung (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan indikator tingkat kualitas konsumsi pangan masyarakat, mengalami peningkatan pada tahun 2023.

PPH ini, dijelaskan oleh Plt Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, adalah sebuah tolok ukur dalam melihat situasi keberagaman konsumsi pangan yang merupakan salah satu titik masuk (entry point) untuk memantapkan ketahanan pangan nasional yang kokoh, mandiri dan berdaulat.

"Skor PPH Tahun 2023 sebesar 94,1. Capaian ini lebih tinggi dari skor PPH tahun 2022 yang tercatat di angka 92,9. Dengan capaian tersebut, Bapanas menetapkan target capaian skor PPH untuk tahun 2024 sebesar 95,2 dari skor ideal 100," ucap Sarwo Edhy dalam keterangan di Bandung, Jumat.

Peningkatan ini, kata dia, usaha dalam mendorong pola konsumsi masyarakat Indonesia, yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2023 mencapai PPH 94.

"Target 2024, diyakini dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk menangani berbagai permasalahan pangan, seperti pengentasan daerah rawan pangan dan gizi serta penurunan angka stunting di Indonesia," katanya.

Bapanas juga, ucap Sarwo Edhy, terus memastikan masyarakat memiliki akses pangan yang cukup, merata, dan terjangkau melalui berbagai upaya seperti intervensi bantuan pangan, hingga sosialisasi pangan B2SA ke anak sekolah, kalangan ibu-ibu hingga komunitas.

"Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah setiap individu mampu memperoleh pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman sehingga dapat hidup sehat, aktif, dan produktif," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengungkapkan perhitungan skor PPH merupakan hasil dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data konsumsi yang berasal dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan dasar proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan yang menjadi indikator skor PPH.

"Dalam menentukan skor PPH, Bapanas terus memantau kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia melalui sembilan kelompok pangan yang menjadi indikator yang terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak, dan lemak, buah atau biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain misalnya minuman dan bumbu," ungkap Andriko.

Lebih lanjut, ungkap dia, dengan hasil skor PPH nasional 2023 sebesar 94,1 tersebut, dapat diketahui besaran konsumsi energi sebesar 2.088 kkal/kapita/hari atau 99,4 persen terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) 2100 kkal/kapita/hari, yang artinya terkategori normal.

Sementara rincian skor PPH, antara lain padi-padian mencapai persentase sebesar 56,7 persen dari target Angka Kecukupan Gizi (AKG) ideal di 50 persen, lalu umbi-umbian 2,7 persen dari AKG ideal 6 persen, dan pangan hewani 12,1 persen dari AKG ideal 12 persen.

Selanjutnya minyak dan lemak 12 persen dari AKG ideal 10 persen, buah/biji berminyak 0,8 persen dari AKG ideal 3 persen, kacang-kacangan 3,3 persen dari AKG ideal 5 persen, gula 3,2 persen dari AKG ideal 5 persen, sayur dan buah 6 persen dari AKG ideal 6 persen, dan lain-lain seperti minuman dan bumbu 2,4 persen dari AKG ideal 3 persen.

"Berdasarkan capaian skor PPH dan persentase angka tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengarah pada komposisi yang beragam dan bergizi seimbang. Namun demikian tentunya ada jenis konsumsi yang perlu kita tingkatkan dan diturunkan angka persentasenya," ucap Andriko.

Apresiasi
Launching skor PPH tersebut, bersamaan dengan pemberian Apresiasi Kedeputian Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Bandung, Kamis malam (15/2).

Dalam kegiatan itu, apresiasi diberikan pada empat provinsi dengan capaian skor PPH melebihi target RPJMN 2023 yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Dan juga kepada lima Kabupaten yakni Sumenep, Wonosobo, Nagan Raya, Lombok Timur dan Lumajang.

Apresiasi juga diberikan pada provinsi pelaksana pengawasan keamanan pangan segar terbaik dengan peringkat tiga Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta; peringkat dua Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung; peringkat satu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota diberikan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.

Apresiasi pembina penerapan standar keamanan terbaik melalui penerbitan label hijau diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagai terbaik ketiga; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sebagai terbaik kedua; Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak sebagai terbaik pertama.

Sementara itu, Provinsi terbaik pelaksana program Kedeputian Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Tahun 2023 diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah. Apresiasi juga turut diberikan kepada para Pakar yang telah berkontribusi secara aktif dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yakni Prof. Drajat Martianto, Prof. Purwiyatno Hariyadi dan Prof. Achmad Suryana.