MPR minta pemerintah susun upaya jangka panjang cegah kekerasan anak

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menyusun upaya-upaya jangka panjang untuk mencegah berulangnya kembali kekerasan terhadap anak di ruang publik.

Hal tersebut lantaran tren kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan belakangan ini. Ia menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak yang muncul ke publik atau yang dilaporkan, bagaikan fenomena gunung es.

"Saya meminta pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut secara seksama," kata pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, dirinya meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan dukungan anggaran, baik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk program perlindungan perempuan dan anak yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Dengan demikian, KPPPA bisa melaksanakan program baik program jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensif, Bamsoet berharap KPPPA bersama aparat kepolisian bisa berkomitmen serta memastikan tiap laporan yang diterima ditindaklanjuti secara cepat agar tindak penanganan dapat segera dilakukan.

Dia mengatakan rancangan program pencegahan kekerasan yang mudah diimplementasikan, baik di sekolah maupun ruang publik, juga perlu disusun oleh KPPPA bersama Pemda, pengelola sekolah, dan tenaga pendidik. Dengan upaya tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terus diminimalisasi.

Adapun menurut Bamsoet, penyuluhan kepada orang tua anak guna memberikan perlindungan kepada anak merupakan salah satu upaya lainnya yang perlu dilakukan secara masif oleh pemerintah.

Namun yang tak kalah penting, sambung dia, aparat berwajib diharapkan agar menegakkan hukum dengan melakukan tindak tegas sesuai peraturan perundangan yang berlaku jika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Masyarakat diharapkan pula agar tidak ragu melaporkan bila terjadi tindak kekerasan di lingkungan sekitar," ujarnya menambahkan.
Baca juga: Bamsoet menilai hasil hitung cepat tak jauh berbeda dengan hasil KPU
Baca juga: Ketua MPR ingatkan TNI, Polri dan pemda siap siaga saat pemilu
Baca juga: Bamsoet dorong pemerintah beri jaminan masa depan bagi anak terpidana