Surabaya (ANTARA News) - Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana TNI Slamet Soebijanto, mengemukakan untuk mengantisipasi tenggelamnya beberapa pulau terluar Indonesia, TNI AL sudah meminta pemerintah melarang penambangan pasir. "Kami minta dilarang, baik penambangan di darat maupun di laut. Kalau kita periksa, mereka bilang menambang di darat, tidak tahunya pasir dari laut juga," katanya kepada wartawan seusai membuka Apel Komandan Satuan TNI AL 2006 di Kodikal, Surabaya, Selasa. Sebagaimana diketahui, beberapa pulau terluar di kawasan Kepulauan Riau banyak yang pasirnya dieksploitasi dan dijual ke Singapura. Akibatnya banyak pulau yang dikhawatirkan tenggelam dan hal itu bisa mempengaruhi luas wilayah laut RI. Menurut Kasal, permintaan agar pemerintah melarang penambangan pasir itu, karena TNI AL mengaku sulit untuk mengontrol kegiatan para penambang. Mantan Komandan Kodikal dan mantan Pangarmatim itu mengemukakan untuk menangani masalah pulau-pulau terluar itu, diperlukan tindakan bersama antar beberapa pihak dan tidak justru hanya sektoral. "Kami sudah menempatkan pasukan satgas Marinir di pulau-pulau terluar itu, namun untuk sementara tidak perlu diterjunkan pasukan khusus," kata laksamana berbintang empat kelahiran Mojokerto, Jatim itu. Ditanya mengenai sikap pemerintah atas permintaan TNI AL, Kasal menyatakan masih akan dibahas. Saat acara tanya jawab dengan peserta apel seusai pembukaan, seorang komandan Lanal mempertanyakan mengapa keberadaan Satgas Marinir di pulau terluar itu berada di bawah kendali operasi (BKO) Kodam dan bukannya di bawah TNI AL sendiri. "Kalau dibawah kendali TNI AL sendiri, saya kira koordinasinya akan lebih. Mohon penjelasan bapak Kasal," katanya. Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Kasal mengaku belum tahu mengapa satgas pasukan baret ungu yang menjadi kekuatan terdepan untuk mengamankan pulau terluar itu tidak di bawah kendali TNI AL sendiri. Sementara Apel Komandan Satuan TNI AL 2006 diikuti 400 peserta dari seluruh Indonesia yang berasal dari komandan Posal, Komandan Lanal, Komandan Lantamal serta para penglima komando utama (Pangkotama) TNI AL. Mereka akan berada di Kodikal hingga 10 Agustus 2006 untuk mendengar sosialisasi berbagai kebijakan yang disampaikan oleh para asisten Kasal serta Manteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi. Mereka juga akan berdiskusi mengenai isu-isu strategis di lingkungan TNI AL. (*)

Copyright © ANTARA 2006