Wagub Jabar setuju produksi mobil murah

Di luar negeri membuat mobil nasional sendiri itu sudah biasa. Nah di kita belum ada. Aneh kan. Ada apa ini?

Bandung (ANTARA News) - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Deddy Mizwar mendukung produksi mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/ LCGC), berbeda pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Apabila saya ditanya perlu apa enggak mobil murah itu. Menurut saya sangat perlu," kata Deddy Mizwar, usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis.

Alasan pihaknya setuju dengan adanya mobil murah adalah karena puluhan tahun negara ini "dijajah" oleh produk mobil asing.

Menurut dia, di Indonesia belum ada mobnas (mobil nasional) padahal sumber daya di Indonesia mumpuni. Ini terbukti karena Indonesia sudah mampu membuat pesawat terbang.

"Dan memang orang di kita itu pinter-pinter. Kita bisa membuat pesawat terbang, masa tidak bisa membuat mobil buatan sendiri. Korea, Malaysia, dan negara-negara lainnya mempunyai mobil sendiri. Di luar negeri membuat mobil nasional sendiri itu sudah biasa. Nah di kita belum ada. Aneh kan. Ada apa ini?," ujar Deddy.

Oleh sebab itu, dirinya setuju dengan adanya mobil murah tersebut dengan beberapa catatan seperti harus ada kebijakan lain atau aturan baru jika mobil ini akan dikeluarkan di pasaran.

Salah satunya, kata Deddy, adalah bagaimana cara untuk mengatasi kemacetan jika efek adanya mobil murah ini khawatir akan menimbulkan kemacetan.

"Sebagai contoh, apakah pajak progresifnya dinaikkan. Atau ada kebijakan lain untuk mengantisipasi dampak jika mobil murah ini diberlakukan. Tapi bukan lantas mobnas ini seperti Ferari-nya Pak Dahlam Iskan. Yang jelas harus ada juga dijaga masalah keamanannya," katanya.

Menurut dia, Malaysia sudah puluhan tahun mempunyai mobil nasional namun di Indonesia hingga saat ini belum ada mobil nasional karena beberapa faktor yang harus dipertimbangkan.

"Kalau menurut saya di Malaysia juga punya permasalahan tersendiri dengan mobnas-nya. Tapi mereka bisa memberlakukannya," katanya.

Dirinya mengakui bahwa belum membahas masalah ini dan jika pembahasannya diperlukan maka ia akan membahasnya dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Oh ya nanti kita bahas dengan OPD jika hal ini diperlukan," ujarnya.