Ratusan napi koruptor salurkan hak pilih di TPS Lapas Sukamiskin

“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,”

Kota Bandung (ANTARA) - Sebanyak 287 orang narapidana korupsi antusias menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat,

Kepala Lapas Sukamiskin, Wachid Wibowo mengatakan pata warga binaan mulai mengantre di TPS sejak pukul 08.00 WIB dan mereka terlihat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pesta demokrasi ini.

“Saya melihat antusiasme dari mereka dan kami juga mengimbau agar betul-betul menyalurkan aspirasi mereka sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bangsa dan negara, termasuk mantan wali kota Bandung yang baru masuk,” kata Wachid saat ditemui di Bandung, Rabu.

Wachid menjelaskan bahwa selain narapidana tindak pidana korupsi, TPS khusus Lapas Sukamiskin juga menjadi tempat pemilihan bagi narapidana umum.

“Warga binaan kami berjumlah 326 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Dia mengungkapkan bahwa yang masuk DPT di lapas tersebut tidak semua warga binaan yang masih mendekam, melainkan ada juga beberapa yang telah bebas dan masih terdaftar sebagai pemilih di Lapas Sukamiskin.

“Kalau di kami hunian itu variatif ada yang sudah bebas ada juga yang masuk, jadi sejauh ini kordinasi dengan KPU Kota Bandung dan Bawaslu berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.

Wachid menjamin semua tahanan bebas memilih calon tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Semua warga binaan diperkenankan memilih figur yang memang sesuai hati nurani.

“Kami disini seluruh pegawai di Lapas Sukamiskin dengan Kementerian Hukum dan HAM adalah abdi negara yang memang wajib untuk netral dalam pemilihan ini,” kata Wachid.

Berdasarkan pantauan ANTARA, terlihat beberapa narapidana kasus korupsi yang telah menggunakan hak pilihnya, antara lain mantan Ketua DPR RI Setya Novanto, mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Djoko Susilo, mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, mantan Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanegara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar hingga mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana.