Praktisi sebut perbankan perlu sesuaikan layanan selama tahun politik

Bank perlu memahami perubahan saat tahun politik ini dan menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Jakarta (ANTARA) - Praktisi Sistem Pembayaran dan pengamat perbankan Arianto Muditomo menyatakan bahwa industri perbankan perlu menyesuaikan layanannya terhadap perubahan perilaku nasabah di tahun politik ini, terutama untuk menyelesaikan transaksi yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Bank perlu memahami perubahan saat tahun politik ini dan menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Banyak transaksi terkait yang memerlukan layanan segera,” ujar Arianto Muditomo saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, pelaksanaan pemilu, pilpres, serta pilkada serentak sepanjang 2024 ini dapat mengubah pola perilaku nasabah dalam beberapa hal, seperti peningkatan transaksi, perubahan alokasi dana, dan peningkatan penggunaan layanan digital.

Selain itu, dia menyatakan bahwa bank juga perlu memahami bahwa transaksi-transaksi tersebut rentan diinvestigasi bila dicurigai terjadi tindak pidana keuangan, misalnya politik uang.

Untuk menghindari dampak negatif dari perubahan perilaku nasabah tersebut, Arianto menyatakan bahwa pihak bank perlu meningkatkan edukasi dan literasi keuangan kepada nasabah untuk mencegah politik uang dan membantu nasabah dalam mengelola keuangannya dengan bijak selama tahun politik.

Ia juga menyarankan pihak bank untuk meningkatkan layanan digital mereka, agar dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi.

Pemilu dan Pilpres 2024 dilaksanakan bersamaan pada 14 Februari. Sementara itu, Pilkada 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dijadwalkan berlangsung serentak pada 27 November mendatang.
Baca juga: BI Bali menutup layanan kas untuk perbankan mulai 28 Desember 2023
Baca juga: Bank DKI gandeng perguruan tinggi demi perluas layanan perbankan