KPK berniat bangun lapas khusus koruptor

...narapidana korupsi ini seperti masuk kantor saja saat menjalani hukuman

Palu (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniat membangun lembaga permasyarakatan (lapas) khusus koruptor karena narapidana kasus tersebut diduga sering berkeliaran bebas dengan menyuap sipir penjara.

Ketua KPK Abraham Samad dalam sebuah seminar di Universitas Tadulako (Untad) Palu, Rabu, mengatakan kendala yang dihadapi saat ini adalah anggaran yang belum ada.

"Saya geram melihat narapidana koruptor yang tidur di rumahnya bukan di sel," katanya.

Dia menyampaikan para narapidana kasus korupsi berduit bisa menyuap sipir-sipir penjara agar bisa keluar tahanan dan enak tidur di rumah.

Pada saat apel atau pemeriksaan di sore hari, koruptor itu terlihat ada namun pada malam harinya tidur di rumah. Pada pagi keesokan harinya mereka datang lagi ke lapas untuk ikut apel.

"Jadi narapidana korupsi ini seperti masuk kantor saja saat menjalani hukuman," kata Abraham.

Dia mengatakan lapas khusus koruptor nantinya akan lebih ketat dibandingkan penjara biasa. "Makanan untuk tahanan tidak boleh berasal dari luar, disediakan petugas. Dan itu dijamin sehat," ujarnya.

Dia mengatakan menu untuk para narapidana di lapas biasa pada umumnya disediakan oleh pihak luar melalui sistem tender sehingga jaminan kesehatannya kurang maksimal.

Lebih lanjut, Abraham mengatakan adanya lapas khusus koruptor itu adalah untuk membuat jera para pelaku kriminal tersebut.

Penjagaannya juga diperketat dengan dilengkapi kamera pengawas (CCTV) di setiap sel. "Jadi kalau ada petugas yang ngobrol dengan penghuni sel akan ketahuan, dan langsung segera ditegur," katanya.

19 September 2013

Dugaan bahwa para narapidana korupsi menyuap sipir penjara untuk bisa bebas berkeliaran tidak melaksanakan hukuman setidaknya harus dibuktikan dengan, misalnya ada oknum petugas penjara yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilancarkan KPK. Kalau tidak, penyuapan sipir penjara itu hanya isu saja. Diluar itu semua, kondisi kehidupan bangsa kita sedang darurat, maka menanganinya juga harus darurat. Buktinya darurat adalah, setelah sebagian kewenangan kejaksaan dan kepolisian dalam menyidik dan menuntut kejahatan korupsi diserahkan ke KPK dan kewenangan pengadilan negeri mengadili kejahatan korupsi diserahkan ke pengadilan tipikor, sekarang kewenangan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam membina narapidana korupsi akan diserahkan ke LAPAS khusus napi korupsi. Lahirnya KPK dan pengadilan tipikor tidak membuat petugas baik di Kejaksaan, kepolisian dan pengadilan negeri memperbaiki diri. Ada kecenderungan justru anggota lembaga mereka sebagai pelaku.

0 0 Balas LaporkanHapus