Moskow (ANTARA News) - Pemerintah Suriah menyerahkan kepada Rusia bahan baru, yang melibatkan pemberontak dalam serangan senjata kimia di dekat Damaskus pada 21 Agustus, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Rabu setelah berunding di Damaskus.
"Bahan sama diserahkan kepada Rusia. Kami diberi tahu bahwa mereka memiliki bukti bahwa pemberontak melakukan serangan kimia," kata Ryabkov seperti dikutip kantor berita Rusia setelah berunding dengan Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Muallem pada Selasa malam.
Ia mengatakan Rusia akan "memeriksa material-material Suriah yang melibatkan pemberontak dengan sangat serius."
Saat menanggapi kemarahan Barat, Rusia berulang-ulang menyatakan kecurigaannya bahwa serangan senjata kimia itu adalah provokasi, yang dilakukan pemberontak dengan tujuan mendorong campur tangan militer Barat dalam kemelut itu.
Ryabkov juga mengatakan Rusia kecewa pada laporan PBB menyangkut serangan senjata-senjata kimia yang disiarkan pekan ini, mengatakan laporan selektif dan mengabaikan episode-episode lain.
"Tanpa satu gambaran penuh ... kita tidak dapat melukiskan karakter dari kesimpulan-kesimpulan itu kecuali politisasi, berat sebelah dan satu pihak," katanya.
Ryabkov sedang mengunjungi Damaskus untuk menyerahkan kepada pemerintah Suriah hasil-hasil dari persetujuan antara Moskow dan Washington yang dicapai di Jenewa akhir pekan lalu untuk menghancurkan senjata-senjata kimia Suriah.
Ia mengatakan ia menekankan kepada Muallem tentang pentingnya pihak Suriah menyerahkan "dengan ketat dan segera" rincian dari senjata kimianya kepada Organisasi Larangan Senjata Kimia, langkah pertama dalam kesepakatan itu.
Kesepakatan Rusia-AS itu bertujuan menghentikan ancaman aksi militer pimpinan AS karena melakukan serangan senjata kimia, yang Barat tuduh dilakukan pemerintah itu.
Duta besar Suriah untuk Moskow, Riyad Haddad mengemukakan kepada kantor berita Interfax bahwa Ryabkov diharapkan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Bashar al-Assad., Rabu.
Ryabkov mengatakan ia menjamin pihak Suriah bahwa "tidak ada alasan" bagi resolusi Dewan Keamanan PBB menyangkut perjanjian senjata kimia dengan memberlakukan Bab VII Piagam PBB yang mengizinkan penggunaan aksi militer dan sanksi keras.
Ia mengatakan ini hanya dapat dipertimbangkan jika Dewan Keamanan PBB dapat mengonfirmasikan pelanggaran-pelanggaran konvensi mengenai senjata kimia itu. "Ini adalah satu situasi perkiraan," demikian AFP.
(H-RN)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013