Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan (audit) pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya yang menyangkut penyediaan infrastruktur jalan, pengadaan buku sekolah, dan penyediaan sarana kesehatan. "Oleh Transparansi Internasional, negara kita termasuk yang paling korup di dunia, salah satunya adalah dalam pengadaan barang dan jasa," kata Ketua BPK, Anwar Nasution di Jakarta, senin. Anwar menyebutkan, pengadaan barang dan jasa dalam tiga hal (penyediaan infrastruktur jalan, pengadaan buku sekolah, dan penyediaan sarana atau alat-alat kesehatan) merupakan pekerjaaan pengadaan yang besar yang menarik perhatian BPK untuk mengauditnya. Ia mencontohkan, alokasi dana untuk pengadaan infrastruktur jalan cukup besar tetapi kondisi ruas jalan di berbagai wilayah saat ini dalam kondisi memprihatinkan karena rusak parah. "Masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan prioritas kita untuk masa yang akan datang karena sebagian besar anggaran negara untuk keperluan itu seperti pengadaan obat-obatan, biaya sekolah, dan penyediaan jalan," katanya. Menanggapi adanya laporan perkiraan Bank Dunia bahwa sekitar 30 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah di mark up, Anwar mengatakan, audit pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi BPK merupakan hal baru. BPK baru memulai melakukan itu sehingga BPK tidak bisa menyebut angka seperti Bank Dunia yang melaporkan masalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dua tahun lalu (2004). "Bank Dunia ada laporan mengenai korupsi di Indonesia dikeluarkan dua tahun lalu. Ini bagus untuk melihat bagaimana Indonesia," katanya. Menurut Anwar, selama 60 tahun berdiri, mungkin baru saat ini BPK merencanakan adanya audit atas pengadaan barang dan jasa pemerintah.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
