Tony Abbott dijadwalkan disumpah sebagai PM Australia

Sydney (ANTARA News) - Tony Abbott direncanakan disumpah secara resmi menjadi Perdana Menteri Australia yang baru, Rabu, dengan rencana kontroversinya untuk menghentikan manusia perahu pencari suaka mendatangi negeri tersebut.

Tokoh Konservatif berusia 55 tahun itu berjanji secepatnya akan memangkas pajak pencemaran dan keuntungan industri tambang yang pernah ditetapkan dalam pemerintah Partai Buruh sebelumnya, serta memperkenalkan skema pembayaran biaya pengasuhan anak yang mahal dan membangun jalan raya untuk abad 21.

Ia juga berjanji untuk menahan manusia perahu, dengan kebijakan mengembalikan mereka ke Indonesia, dan mulai diberlakukan pada Rabu, yang akan menjadi bukti awal keberaniannya.

"Pada suatu hari, bisa jadi Rabu, saya berharap Operasi Kedaulatan Perbatasan dapat dimulai," kata Abbott kepada wartawan pekan ini. Ia menambahkan "Operasi pencegatan di wilayah laut utara kita akan berubah dan menjadi lebih blak-blakan, bekerjasama dengan pihak berwenang dari Indonesia dan akan makin digiatkan."

Australia bergulat menangani gelombang pencari suaka yang mendatangi negeri itu dengan mengunakan perahu-perahu nelayan kecil yang kebanyakan bertolak dari perairan Indonesia.

Masalah itu menjadi perdebatan selama masa pemilu. Ratusan orang meninggal dalam pelayaran ke Australia beberapa tahun terakhir.

Abbott mengatakan akan bergerak secara "tepat, tenang dan teratur untuk melaksanakan janji-janji pemlilu" dan mengatakan tantangan kunci pemerintah adalah tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Penghitungan surat suara pemilu yang dikirim melalui pos masih berlangsung dari pemungutan suara 7 September, namun Konservatif berada di jalur kemenangan dengan mendapat 90 kursi dari 150 kursi DPR, sementara Partai Buruh mendapat 55 suara.

Abbott dan anggota kabinetnya dijadwalkan disumpah oleh Gubernur Jenderal Quentin Bryce di Canberra, 11 hari setelah memperoleh kemenangan atas Kevin Rudd, dan mengakhiri enam tahun masa pemerintahan Partai Buruh, serta dua hari setelah mengumumkan jajaran kabinetnya.

Ia tampak tetap bersahaja sejak pemungutan suara dan menunjuk satu-satunya perempuan dalam kabinet beranggotakan 19 orang, yaitu Julie Bishop, sebagai menteri luar negeri.

Kabinet Partai Buruh sebelumnya menempatkan enam perempuan sebagai menteri.
(M007/C003)