Platform politik Partai Likud dan standar ganda terhadap Palestina

Jakarta (ANTARA) - Negara-negara Barat dan Israel selalu menolak eksistensi kelompok perlawanan Palestina, Hamas, sebagai faksi politik sah di Palestina, dengan dalih karena Hamas memiliki doktrin penghancuran Israel.

Rujukan mereka Kovenan Hamas pada 18 Agustus 1988, yang merupakan manifesto 36 pasal yang disebut Barat memperjuangkan penghancuran Negara Israel dengan gerakan jihad.

Pertanyaannya, apakah cuma Hamas yang memiliki haluan politik yang menolak ekstensi pihak lain yang dianggap musuh?

Ternyata di Israel pun manifesto seperti itu ada.

Salah satu kelompok yang memiliki platform politik yang meniadakan hak rakyat Palestina mendirikan negara merdeka adalah Partai Likud sendiri, yang merupakan partai besar dan tengah berkuasa pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Bahkan haluan partai politik ini lebih dulu menolak hak Palestina dari pada penolakan Hamas terhadap eksistensi Israel, karena sudah ditegaskan sejak 1977.

Berdasarkan laman Jewish Virtual Library, platform Partai Likud pada 1977 berpijak pada empat hal.

Dua di antaranya menyangkut dukungan untuk perluasan permukiman warga Yahudi di tanah-tanah Palestina yang diduduki Israel, dan peniadaan hak rakyat Palestina di tanah yang mereka sebut Eretz atau Israel.

Platform Partai Likud itu menyatakan kedaulatan Israel membentang dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan.

Dalam manifesto itu, Partai Likud menganggap pembentukan "Negara Palestina" di Eretz barat adalah ancaman terhadap keamanan warga Yahudi, Negara Israel dan segala prakarsa damai.

Eretz barat adalah sebutan Israel untuk Jalur Gaza.

Ironisnya, Barat tak pernah mengkritik piagam Partai Likud yang kini berkoalisi dengan partai-partai kanan ekstrem Israel yang lebih terang-terangan lagi dalam menolak hak Palestina dan solusi dua negara.

Tak ada satu pun pemerintahan Barat yang kritis seperti mereka kritis terhadap Hamas dan Palestina, padahal platform politik Likud itu dirangkul sampai kini oleh elite mereka, termasuk Benjamin Netanyahu.

Disinformasi untuk justifikasi penghancuran Gaza

Dua pekan sebelum Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, Netanyahu berbicara di markas besar PBB di New York pada 22 September tahun itu.

Di sana, dia memamerkan sebuah peta yang disebutnya "Timur Tengah Baru" yang menunjukkan peta Israel membentang dari Sungai Yordan hingga Laut Mediterania, persis disebut manifesto Partai Likud.

Dalam peta itu, tak ada Jalur Gaza, pun tak ada Tepi Barat. Intinya dia menghapus Palestina.

"Lihat, tanah Israel berada di persimpangan Afrika, Asia dan Eropa," seru Netanyahu. "Begitu kami berhasil meruntuhkan tembok permusuhan, Israel bisa menjadi jembatan untuk perdamaian dan kemakmuran di tiga benua ini."

Netanyahu menunjuk prakarsa normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Arab Saudi sebagai inti dari visi realitas baru yang disebutnya bakal memajukan Semenanjung Arab dan Israel.

Beberapa hari kemudian Hamas menyerang Israel dengan sasaran utama instalasi-instalasi militer dan kibbutzim atau komunitas pemukiman Yahudi yang banyak dibangun di atas tanah Palestina yang dirampas sejak 1948.

Segalanya berubah. Pun dengan impian Netanyahu mengenai Timur Tengah baru. Namun ada satu hal tak berubah, yakni agenda Netanyahu dalam menghancurkan Palestina seperti diamanatkan dalam garis politik Partai Likud.

Awalnya pemerintahan Netanyahu saling tunjuk hidung mengenai mengapa Hamas bisa melancarkan serangan secanggih itu.

Mereka tak menyangka Hamas melancarkan serangan yang menohok Netanyahu dan menggugat kecanggihan jaringan intelijen Israel yang sudah bagaikan mitos itu.

Tetapi segera setelah itu rezim Netanyahu mendapatkan alasan untuk mendiskreditkan Hamas dan perjuangan Palestina, sebagai justifikasi untuk menghancurkan Gaza.

Hamas pun dituding melakukan perbuatan-perbuatan biadab pada 7 Oktober itu, seperti pemerkosaan massal, dan pembunuhan mengerikan terhadap bayi dan wanita hamil.

Mesin propaganda mereka aktif bekerja membunuh karakter perjuangan Palestina, sampai Presiden Amerika Serikat Joe Biden termakan disinformasi yang mereka buat.

Padahal, sejumlah media independen Barat dan media arus utama di Israel sendiri, menyatakan tak ada bukti telah terjadi pemerkosaan massal dan pembantaian anak serta kaum wanita Israel pada 7 Oktober.

Sebaliknya, sudah empat bulan Israel menghancurleburkan Gaza sehingga meminta korban puluhan ribu korban sipil yang kebanyakan wanita dan anak-anak itu.

Dunia terusik, tetapi tidak dengan sebagian besar pemimpin Barat, yang bersama Israel mati-matian menolak gencatan senjata di Gaza.

Disinformasi untuk membunuh kritik

Tak ada yang bisa membuat Barat dan Israel mendengar seruan gencatan senjata, sampai Afrika Selatan mempresentasikan gugatan terjadi genosida di Gaza di depan majelis hakim Mahkamah Internasional pada 12 Januari 2024, setelah melihat kehancuran dan kematian sipi tak terperikan di Gaza, serta kalimat-kalimat keji dari para pemimpin Israel yang menjadi petunjuk bahwa negara mensponsori genosida di Gaza.

Mahkamah Internasional lalu membuat putusan awal bahwa Israel harus mencegah genosida di Gaza. Dalam kata lain, tudingan Afrika Selatan itu secara implisit dibenarkan oleh mahkamah itu.

Ini kemenangan Afrika Selatan, Palestina dan dunia yang mendukung Palestina. Sebaliknya, menampar Israel dan Barat.

Tak lama setelah putusan Mahkamah Internasional itu, Israel mengeluarkan pernyataan bahwa 10 persen dari 12.000 staf yang bekerja untuk Badan PBB khusus pengungsi Palestina (UNRWA) terlibat serangan Hamas 7 Oktober.

Memakai apa yang disebutnya bukti intelijen bahwa staf-staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas itu, Israel mempresentasikan bukti-bukti subjektif kepada para pemimpin Barat bahwa UNRWA telah diselewengkan.

Negara-negara Barat yang menjadi penyumbang penting UNRWA itu menelan mentah-mentah presentasi Israel sampak kompak menyatakan berhenti sementara mendanai UNRWA, hanya beberapa jam setelah mendengarkan presentasi Israel.

PBB mengkritik sikap reaktif Barat itu, padahal tuduhan Israel belum tentu benar. Faktanya, sejumlah media Barat, termasuk Sky News dan The Financial Times, meragukan klaim Israel itu.

Channel 4 di Inggris bahkan menyimpulkan tidak ada bukti yang mendukung tudingan bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023.

Serangan terhadap UNRWA adalah bagian dari kampanye masif dalam memburukkan citra mereka yang kritis atau tak mau membabi buta membenarkan Israel.

Jika pihak yang diserang Israel itu memiliki otoritas, maka rezim Netanyahu akan berusaha mendelegitimasi otoritas lembaga itu, dengan kebohongan dan disinformasi yang ampuh membuat citra lembaga-lembaga itu buruk di mata Barat.

Wartawan investigatif Amerika Serikat Jeremy Schahill lewat tulisannya dalam The Intercept pada 7 Februari 2024, menyatakan bahwa hampir setiap pekan dan kadang setiap hari, pemerintah dan militer Israel mengeluarkan tuduhan-tuduhan baru demi membenarkan pembantaian di Gaza.

Menurut Jeremy Schahill, rezim Netanyahu berusaha menegaskan kepada dunia bahwa rumah sakit-rumah sakit Gaza adalah Hamas, PBB adalah Hamas, wartawan adalah Hamas, Eropa yang bersimpati kepada Palestina adalah Hamas, dan Mahkamah Internasional sebagai anti Semit atau anti Yahudi.

Taktik ini efektif, terutama karena Amerika Serikat dan Barat menganggap semua tudingan Israel sebagai kebenaran, padahal tak terverifikasi.

Ini bukti lain mengenai standar ganda dalam konflik Israel-Palestina.

Yang paling menyakitkan untuk dilihat adalah Barat tak biasa berbuat apa-apa terhadap kekuatan politik formal Israel yang platform politiknya merangkul dan mempraktikkan haluan politik diskriminatif nan destruktif yang meniadakan hak Palestina, menolak negara Palestina, dan menampik solusi dua negara yang sudah menjadi konsensus global.