Pemprov DKI diminta konsisten tertibkan Tanah Abang

Tapi dalam beberapa pekan terakhir ini saya mulai melihat ada pedagang asongan yang coba-coba kembali berjualan meski tidak seharian. Kalau dibiarkan bisa kayak dulu lagi."

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta konsisten menertibkan kawasan Tanah Abang mulai dari penyalahgunaan ruang umum sampai ketertiban lalu lintas sehingga sebagai salah satu pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara nyaman dan menarik untuk dikunjungi.

"Penertiban yang dilakukan kemarin sudah mulai ada hasilnya, tapi kalau pengawasannya kurang dan tidak tegas pasti suasananya seperti dulu lagi," kata Dicky (38) salah seorang warga yang kerap menggunakan kereta listrik di Stasiun Tanah Abang sebagai sarana transportasi untuk bekerja, Selasa.

Dicky yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kawasan Sudirman itu mengatakan, sejak penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di ruang umum di kawasan Tanah Abang, trotoir sepenjang Stasiun Tanah Abang tampak rapih, meski belum bersih benar namun Dicky melihat sudah lebih teratur dibandingkan sebelumnya.

"Tapi dalam beberapa pekan terakhir ini saya mulai melihat ada pedagang asongan yang coba-coba kembali berjualan meski tidak seharian. Kalau dibiarkan bisa kayak dulu lagi," paparnya.

Senada dengan Dicky, Asep (41) warga Pamulang Tangerang Selatan yang bekerja di salah satu instansi pemerintah di kawasan Monas, mengatakan selain penertiban pedagang, Pemprov DKI bersama Kepolisian juga harus mulai menertibkan puluhan tukang ojeg yang berada di sekitar pintu keluar Stasiun Tanah Abang.

"Karena jumlah yang banyak, seringkali mereka menghabiskan seperempat badan jalan untuk parkir motor mereka, belum lagi bila ada angkutan umum yang berhenti di tengah jalan untuk menaikkan penumpang atau menunggu penumpang," katanya.

Asep menyadari salah satu penyebab kemacetan itu juga disebabkan oleh penumpang angkutan umum atau ojeg yang malas berjalan mencari sisi jalan yang relatif lebar dan memungkinkan untuk menghentikan kendaraan umum tanpa menimbulkan kemacetan.

"Di sini harusnya pemda menyediakan halte sehingga masyarakat bisa dipaksa untuk menghentikan kendaraan disitu," katanya.

Dari pantauan Antara, Selasa, pembenahan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya di sekitar Blok G Pasar Tanah Abang, seperti pelebaran jembatan sehingga lebarnya sama dengan ruas jalan dan mencegah adanya "bottle neck" atau penyempitan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Namun di sisi lain, perilaku masyarakat yang masih menghentikan kendaraan umum di sembarang tempat, awak angkutan umum yang "ngetem" atau berhenti di satu titik secara bersamaan dan membuat antrian untuk menunggu penumpang tanpa mengindahkan pengaruhnya terhadap kemacetan lalu lintas masih terjadi.

"Saya sih berharap pemprov terus konsisten untuk menertibkan semua ini," kata Dicky. (P008/Z002)