Sharif yang merupakan Ketua Pokja PKN menjelaskan, Program PKN ditujukan untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dengan kelompok sasarannya rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Program PKN akan menyisir rumah tangga miskin nelayan di 816 pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan (PP/PPI). Untuk tahun 2011 lalu, sebanyak 100 unit PP/PPI dan tahun 2012 sebanyak 400 unit PP/PPI menjadi fokus pelaksanaan program PKN yang terdiri atas 1.426 desa dengan 112.037 rumah tangga sasaran nelayan tidak mampu. "Untuk program PKN tahun 2013, telah dilakukan di 200 unit PP/PPI serta untuk tahun 2014 direncanakan sebanyak 116 unit PP/PPI akan menjadi target terakhir program PKN," katanya.
Program PKN ditujukan untuk 3 (tiga) kriteria penerima bantuan. Pertama, individu nelayan akan mendapat bantuan berupa seperti sertifikat hak atas tanah, peralatan sistem rantai dingin, rumah sangat murah, listrik murah, BOS dan bea siswa anak nelayan serta basic safety training dan layanan kesehatan. Kriteria kedua, kelompok nelayan dengan jenis bantuan berupa penyediaan kapal penangkap ikan ukuran 10 grosston (GT), 15 GT dan 30 GT. Kelompok ini juga bisa menerima bantuan berupa PUMP Perikanan tangkap, PUMP Pengolahan, PUMP perikanan budidaya, PUGAR, konversi BBM ke Gas serta pendampingan kelompok dan usaha rumput laut. "Program PKN lainnya berupa sarana dan prasarana pendaratan ikan, cold storage, SPDN, angkutan murah roda tiga berinsulasi, sarana air bersih dan fasilitas pelabuhan serta pengerukan pelabuhan,” ujarnya.
Program PKN ini sangat tepat dilakukan pemerintah, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir, yaitu sekitar 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin nasional. Keberhasilan program PKN tidak hanya ditentukan oleh kelompok anggota Pokja semata. Lebih dari itu adanya kerjasama dan peran aktif Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, sektor swasta maupun perbankan berpengaruh terhadap keberhasilan program PKN bagi para nelayan. "Komunikasi yang pro aktif dari para pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam upaya mensukseskan program PKN," terangnya.
Kelompok Kerja PKN selain KKP sebagai leader, terdapat 12 kementerian danlembaga. Diantaranya, Kemdikbud, Kemendagri, Kemenhub, Kementerian PU, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkes, Kemenpera, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, PLN, Pertamina dan Perbankan.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
