Sjarifudin Baharsjah: tidak ada lagi politik pertanian

Kita sudah dipaksa untuk impor, dipaksa masuknya investor asing, produk perdagangan retail pun tidak bisa dicegah oleh kita.

Bogor (ANTARA News) - Menteri Pertanian Kabinet Pembangunan VII yang juga guru besar IPB, Prof Sjarifudin Baharsjah menyatakan, bahwa tahun 1999 adalah era tidak ada lagi politik pertanian bangsa.

"Agar mendapat bantuan keuangan, Indonesia terpaksa memenuhi syarat-syarat IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) dan IMF (International Monetary Funds) ke arah ekonomi liberal," katanya melalui pernyataan yang dirilis Kantor Hukum, Humas dan Promosi IPB, di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berbicara pada seminar bertema "Reposisi Politik Pertanian", ia mengatakan bahwa reformasi tahun 1999 tidak mampu membendung dampak dari intervensi IGGI dan IMF (Dana Moneter Internasional).

IGGI adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia.

Anggota IGGI di antaranya adalah Bank Pembangunan Asia, IMF, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belgia, Britania Raya, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan AS.

Menurut dia, sebaliknya, semakin marak terjadi pembusukan sektor pertanian.

"Pembusukan yang terjadi lebih parah dari `Agriculture Involution` Clifford Geertz," katanya.

Mulai 1999 itulah, katanya, dapat dilihat bahwa sudah dirampas kebebasan Indonesia. "Kita sudah dipaksa untuk impor, dipaksa masuknya investor asing, produk perdagangan retail pun tidak bisa dicegah oleh kita," katanya.

Di samping itu, katanya, penyebab utama keterpurukan sektor pertanian saat ini adalah tidak adanya kesepakatan tentang tujuan jangka panjang pembangunan pertanian.

Perumus kebijakan, katanya, cenderung mengambil keputusan sesaat tanpa peduli dampak jangka panjang.

Kalaupun ada sasaran-sasarannya, katanya, maka sasaran itu biasanya dirumuskan dalam serba swasembada, seperti swasembada beras, jagung, gula, kedelai, yang celakanya tidak kunjung tercapai.

"Untuk mencapai swasembada, dibutuhkan perjuangan tapi banyak yang membingungkan. Petani bingung, untuk mencapai swasembada, mana lahannya?," katanya.

Menurut dia, ekonomi pertanian diwarnai suatu ketimpangan dari imbalan yang diperoleh dari pekerjaan petani di perdesaaan dibandingkan dengan imbalan yang diterima buruh di perindustrian dan jasa.

Selain itu, kesenjangan upah kian melebar, padahal petani adalah terbesar secara nasional dari total pekerja.

"Yang dikhawatirkan adalah dampaknya akan mengakibatkan gelembung kemiskinan," katanya.

Reposisi

Sjarifudin Baharsja mengemukakan bahwa untuk menghindari itu semua perlu dilakukan reposisi politik pertanian, yang menegaskan posisi dan peran pertanian dan pembangunan bangsa.

Ia mengatakan bahwa langkah awal menuju reposisi politik pertanian adalah dengan mengembalikan kemandirian petani, mengajak pengusaha menjadi pemangku kepentingan, dan bukan pemburu rente.

Kemudian, menjamin akses petani kepada sumberdaya lahan dan air, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, menghilangkan distorsi pasar dan pembenahan statistik pertanian.

Sedangkan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti menanggapi reposisi politik pertanian menyatakan sudah bukan masanya menjadikan sektor pertanian dihadapkan dengan sektor industri dan jasa.

"Yang benar adalah pertanian dan industri dan jasa," katanya.

Menurut dia, tidak akan berhasil jika paradigmanya masih pertanian versus industri, jasa dan perdagangan.

Ia mengatakan dinamikanya menjadi seperti itu, sehingga jika membatasi diri (tidak impor) maka akan kerdil, sehingga yang harus dilakukan adalah sinergi pertanian, industri dan jasa.

"Dan ini adalah posisi politik. Sektor pertanian harus percaya diri dan kuat untuk mengatakan kami (pertanian) adalah bagian dari ekonomi. Berapa bagian pertanian yang bisa berdiri sendiri tanpa industri dan jasa," katanya.