Mataram targetkan partisipasi masyarakat 80 persen di Pemilu 2024

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menargetkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 bisa mencapai 80 persen.

"Setidaknya partisipasi masyarakat Pemilu 2024, bisa mencapai 80 persen," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram I Nyoman Swandiasa di Mataram, Senin.

Dengan berbagai sosialisasi dan edukasi telah dilaksanakan, katanya, pemerintah kota bersama penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 bisa lebih tinggi dibandingkan tingkat partisipasi pada Pilkada Kota Mataram 2020 yang mencapai sekitar 65,61 persen.

Dengan tingkat partisipasi pada Pemilu 2019 yang mencapai sekitar 65,61 persen, artinya sekitar 103.916 orang pemilih tidak menggunakan hak pilih atau masuk golongan putih (golput) dari daftar pemilih tetap (DPT) 302.173 orang.

"Oleh karena itu, untuk Pemilu 2024 kita berharap partisipasi masyarakat bisa meningkat," katanya.

Pasalnya, lanjut Swandiasa, kesuksesan pelaksanaan pemilu dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya.

"Oleh karena itu, pada tanggal 14 Februari 2024 masyarakat kita harapkan dapat berperan aktif menyalurkan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing," katanya.

Di sisi lain Swandiasa juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu atau berita-berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga bisa pada gangguan ketertiban masyarakat.

"Informasi yang kebenarannya belum jelas jangan asal di share, tetapi sebaliknya dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait," katanya.

Di sisi lain, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing menjelang tahap pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024.

"Keamanan dan kondusifitas wilayah selama pemilu, juga menjadi bagian dari kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024," katanya.

Ia mengatakan kesuksesan pelaksanaan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan penyelenggara pemilu melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat secara penuh dalam berperan aktif menjaga kondusifitas di wilayah masing-masing.

Masyarakat memiliki peran penting selama masa tenang hingga proses pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 berakhir.

"Momentum demokrasi ini jangan dianggap pertandingan, melainkan momen kegembiraan bagi semua rakyat Indonesia dalam berdemokrasi," katanya.