Jelang pencoblosan, Mendagri tekankan inflasi harus tetap jadi atensi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pengendalian inflasi serta stabilitas harga pangan dan jasa harus tetap menjadi atensi menjelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Pasalnya, meski angka inflasi secara nasional pada Januari 2024 terkendali sebesar 2,57 persen, kondisi di masing-masing daerah masih beragam.

"Kita tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan terjadi berimbas kepada kenaikan permintaan atau demand atau tidak, karena sangat berpengaruh kecukupan suplai" kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan pemerintah menargetkan inflasi pada 2024 sebesar 2,5 persen, dengan angka tertinggi 3,5 persen dan terendah 1,5 persen. Pihaknya bersyukur karena dari bulan ke bulan upaya pengendalian inflasi terbilang baik.

Adapun angka inflasi Desember 2023 ke Januari 2024 menurun dari 0,41 persen menjadi 0,04 persen.

"Dan itu persis seperti prediksi kita itu (inflasi Desember 2024) lebih didorong oleh adanya event besar, libur besar, acara besar, Natal dan Tahun Baru, yang cukup panjang liburnya, sehingga terimbas kepada sektor transportasi terjadi kenaikan," ujarnya.

Namun, dia mengingatkan bahwa capaian pengendalian inflasi jangan hanya mengacu pada angka nasional. Sebab, kondisi itu belum tentu menggambarkan pengendalian inflasi di masing-masing daerah lantaran angkanya masih bervariasi.

Tito mengatakan ada daerah yang angka inflasinya di bawah angka nasional, tapi ada pula daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.

“Jadi tolonglah untuk daerah-daerah yang masih tinggi di atas nasional untuk bekerja mencari penyebabnya kenaikan itu dan kemudian membuat solusi, koordinasi dengan pihak terkait, dan untuk yang sudah bisa mengendalikan kami sampaikan penghargaan yang tinggi,” ucap Tito.

Dalam kesempatan itu, dia menyebutkan sejumlah komoditas yang masih menjadi penyumbang terbesar inflasi. Komoditas itu di antaranya beras, jagung, bawang putih, dan gula pasir.

Oleh karena itu, semua pihak termasuk pemerintah daerah (pemda) harus mewaspadai perkembangan harga komoditas tersebut. Menurutnya, setelah pemungutan suara pemilu berlangsung akan digelar rapat di tingkat menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk mencari solusi dan intervensi terhadap harga komoditas tersebut.

"Namun kita berharap juga tentu daerah juga silakan berkreasi berkreatif untuk mengendalikan daerah masing-masing komoditas yang mungkin berbeda dari tempat ke tempat lainnya, tolong dikendalikan betul," pungkasnya.