KPU Kalteng cemaskan golput pemilu legislatif tinggi

Jangan sampai masalah data pemilih ini nantinya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari kita teliti bersama-sama supaya Oktober nanti data pemilih benar-benar valid."

Sampit, Kalteng (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah mencemaskan kemungkinan rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu legislatif 2014 karena banyak pemilih yang tidak menggunakan suaranya alias golput.

"Dari beberapa kali diskusi kami, di antaranya di RRI, ada kecenderungan masyarakat apriori. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya KPU provinsi dan kabupaten/kota karena supaya pemilu berkualitas bisa tercapai," kata Ketua KPU Provinsi Kalteng, H Ahmad Syarie di Sampit.

Kegelisahan ini juga disampaikan Syarie di hadapan KPU Kabupaten Kotim beserta PPK dan PPS akhir pekan lalu. Dia meminta agar KPU bersama semua pihak lebih meningkatkan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif nanti.

Dijelaskannya, tingginya partisipasi pemilih adalah salah satu indikator penyelenggaraan pemilu dinilai berkualitas. Pemilu berkualitas tidak hanya terkait kesuksesan pelaksanaan pemilu oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga para partai politik dan calon anggota legislatif selaku peserta pemilu, serta masyarakat sebagai pemilih.

Secara nasional, KPU menargetkan partisipasi pemilih minimal 75 persen dari total pemilih di Indonesia. Target itu pula yang diharapkan dicapai dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Kalteng nantinya.

Daftar pemilih tetap yang tidak valid, juga bisa membuat pelaksanaan pemilu menjadi tidak berkualitas. Pasalnya jika banyak warga yang tidak terdata, maka masyarakat dirugikan karena telah kehilangan hak pilihnya. Sementara itu jika jumlah pemilih melebihi kondisi riil, maka risikonya angka partisipasi pemilih bisa rendah.

"Kalau nanti banyak pemilih yang menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) agar bisa menggunakan hak pilihnya, itu juga menunjukkan pemilu tidak berkualitas. Itu kan berarti pendataannya tidak teliti sehingga ada pemilih tidak masuk dalam daftar pemilih," tandas Syarie.

Mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya ini meminta semua pihak, khususnya Panitia Pengawas Pemilu untuk turut mengawasi DPT di seluruh kabupaten/kota supaya datanya benar-benar valid.

Jika ada warga belum terdaftar maka bisa dimasukkan dalam pemilih tambahan, namun jika ada warga yang terdaftar ganda, meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, maka bisa dihapus dari DPT.

"Jangan sampai masalah data pemilih ini nantinya bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari kita teliti bersama-sama supaya Oktober nanti data pemilih benar-benar valid," harap Syarie. (*)