Warga Kampung Mosso di ujung timur RI saat menyambut pemungutan suara

Jayapura (ANTARA) - Warga kampung Mosso, satu-satunya kampung di Kota Jayapura yang berada di perbatasan RI-PNG, kini bersiap menyambut pemungutan suara yang akan dilaksanakan serentak, Rabu, 14 Pebruari 2024.

Untuk mencapai kampung yang berjarak sekitar 65 kilometer dari Kota Jayapura atau lima kilometer dari PLBN Skouw.

ANTARA bersama Danramil Muara Tami Kapten Arm Enos Furima beserta tiga anggotanya meninjau persiapan pengamanan di kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

Di kampung itu, perangkat pelaksanaan pesta demokrasi sudah terbentuk, sehingga diharapkan masyarakat berbondong-bondong mendatangi TPS untuk menyalurkan suaranya pada pemilihan umum, Rabu, 14 Februari 2024. Warga datang ke TPS untuk memilih wakilnya, baik di DPRD Kota Jayapura, DPRD Papua, DPD RI, DPR RI, hingga memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Data di KPU Kota Jayapura menunjukkan ada dua TPS yang akan melayani masyarakat di Kampung Mosso, yakni TPS 1 berlokasi di kampung Mosso dan TPS 2 di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang berjarak sekitar lima kilometer dari Kampung Mosso.

Untuk TPS 1 yang berlokasi di dalam kampung Mosso disediakan untuk warga di kampung tersebut, terutama yang memiliki tanda pengenal atau KTP elektronik, sedangkan di TPS 2, selain warga Mosso yang bermukim di sekitar PLBN Skouw, juga untuk pemilih lainnya, termasuk pedagang yang sudah mendapat undangan untuk memilih di TPS tersebut. .

Di Kampung Mosso, selain dihuni WNI juga ada WN Papua Nugini (PNG) yang bermukim dan ada juga yang sudah memiliki kartu kependudukan, sehingga dapat memilih.

Hanya yang memiliki kartu identitas kependudukan dan memang tinggal di wilayah itu yang dapat memilih di TPS yang berada di perbatasan RI-PNG.

Dua kali memilih

Ondoafi (Kepala Suku) Perbatasan Skouw-Wutung Stanis Tanfa Chilong yang sudah sejak 2003 menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) mengaku sudah dua kali ikut pemungutan suara atau pemilihan umum.

Ondoafi adalah pemilik tanah ulayat atau adat yang terbentang di sepanjang jalan kawasan PLBN hingga ke Wutung, PNG.

Dia mengakui bahwa pemerintah, terutama diera kepemimpinan Presiden Jokowi, telah membangun PLBN yang merupakan pintu masuk ke wilayah RI, sehingga diharapkan kepada presiden terpilih nanti terus melanjutkan dan meningkatkan pembangunan, terutama jaringan listrik dan air bersih, apalagi kampung tersebut berada di perbatasan RI-PNG.

Ada sekitar 100 warga PNG yang tinggal di Kampung Mosso karena memang mereka juga merupakan pemilik hak ulayat. Merrka sudah banyak yang memilih menjadi WNI, termasuk Stanis Tanfa Chilong dan keluarga.

KPU Papua mencatat, selain Mosso di Kota Jayapura, juga ada beberapa TPS di Kabupaten Keerom yang berada di perbatasan antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini.

Bahkan dari laporan yang diterima oleh KPU Papua, TPS 2 Kampung Skopro di Distrik Arso Timur berada di wilayah PNG, yaitu di Skotiao, karena penduduknya adalah WNI ber-KTP Kabupaten Keerom, yang memiliki tanah ulayat di negara tersebut.

Di Kabupaten Keerom tercatat sembilan TPS di lima distrik yang berada di perbatasan RI-PNG.

Untuk mencapai TPS-TPS itu dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu juga hanya bisa dengan berjalan kaki dengan memakan waktu sekitar 3 jam, seperti ke TPS 2 kampung Skopro yang berada di wilayah PNG itu.

Petugas nantinya membawa logistik, termasuk kotak suara ke TPS 2 dan setelah para pemilih melakukan pencoblosan. Baru, hasil coblosan itu dibawa lagi ke kampung Skopro untuk dilakukan penghitungan.

Saat ini berbagai persiapan menjelang pemungutan suara, tanggal 14 Pebruari 2024, terus dilakukan, termasuk melaksanakan bimbingan tehnis kepada anggota KPPS.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengaku ada empat kabupaten dan kota di Tanah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini yang tersebar di sektor utara dan selatan.

Daerah yang berbatasan dengan PNG itu, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom di sektor utara yang masuk wilayah Provinsi Papua dan Kabupaten Merauke serta Boven Digoel di sektor selatan yang berada di Provinsi Papua Selatan.

Secara keseluruhan situasi keamanan di perbatasan RI-PNG tergolong aman, namun prajurit yang tergabung dalam satgas pengamanan perbatasan tetap waspada dan siaga sehingga masyarakat terlinfungi.

Ada empat batalyon yang mengamankan perbatasan kedua negara yang hingga kini dilaporkan dalam keadaan kondusif itu. Prajurit dari beberapa batalyon yang bertugas di perbatasan itu akan bertugas sekitar satu tahun.

Jumlah pemilih di Provinsi Papua tercatat 727.835 orang yang akan memilih di 3.019 TPS di sembilan kabupaten dan kota yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Biak Numfor, Waropen serta Kepulauan Yapen.

Papua sendiri saat ini sudah dimekarkan menjadi empat provinsi, yakni provinsi induk Papua dengan ibu kota Jayapura, Papua Pegunungan dengan ibu kota Wamena, Papua Tengah ibu kotanya Nabire, dan Papua Selatan ibu kota Merauke.

Pelaksanaan pemilihan umum di wilayah Papua memang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, karena terkait gangguan keamanan. Dengan kesigapan seluruh pemangku kepentingan, khususnya TNI dan Polri bersama warga, pemilihan umum di wilayah paling timur Indonesia itu dapat berjalan aman dan lancar.