Wamendag: Pengembangan produk jadi prioritas pemerintah

Pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan produk dalam negeri berdaya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan, pengembangan produk Indonesia merupakan salah satu prioritas pemerintah agar dapat diterima di pasar dalam negeri maupun global.

Hal ini disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Kecintaan Produk Dalam Negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Manado dan Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Kamis (8/2).

Menurut Jerry, pemerintah sebagai regulator harus menjadi contoh dan teladan dalam penggunaan produk dalam negeri.

"Pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan produk dalam negeri berdaya. Saat ini, saya memakai kemeja batik buatan lokal. Bahkan, kemeja batik ini dibuat di Kabupaten Minahasa dengan motif Sulawesi Utara," ujar Jerry melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Kemendag telah menyediakan berbagai program yang dapat dimanfaatkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seperti pembinaan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, kapasitas sumber daya manusia, kapasitas bisnis, dan perluasan akses pemasaran.

Jerry menyampaikan, UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia pada situasi pandemi COVID-19 dalam tiga tahun terakhir. Dari sisi ekspor, lebih dari 75 persen eksportir merupakan UMKM.

Namun demikian, kontribusinya baru mencapai empat persen terhadap total nilai ekspor Indonesia. Oleh karena itu, para pelaku UMKM diharapkan dapat melek teknologi agar memperluas cakupan promosi produk dan mampu bersaing secara kualitas.

Sementara itu, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Krisna Ariza menyatakan, pemerintah sedang mempersiapkan Indonesia Emas 2045 dengan cita-cita menjadikan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Tentu, terdapat hal yang harus disiapkan untuk mewujudkannya.

Pertama, perlu adanya transformasi sumber daya manusia UMKM. Pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi membuat pola konsumen berubah.

"Saat ini, penjualan tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tapi juga secara daring. Pelaku UMKM membutuhkan kemampuan manajerial untuk mengatur penjualan langsung maupun daring," kata Krisna.

Krisna menyebut, hal kedua yang harus disiapkan adalah inovasi produk UMKM yang harus terus
dilakukan seiring pertumbuhan zaman. Ketiga, pola kemitraan dengan toko retail modern.

Keempat, ketika ada peningkatan produksi, para pelaku UMKM harus berani meningkatkan kapasitas modal dan kapasitas produksinya dengan meminjam uang kepada jasa keuangan perbankan.

"Fasilitas yang diberikan pemerintah adalah sesuai yang dipersyaratkan. Hal itu harus dimanfaatkan dengan baik dan menjadi sarana untuk memperluas akses pasar," ucapnya.

Krisna mengatakan, Kementerian Perdagangan akan terus berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan di
di seluruh kabupaten di Indonesia untuk memberikan pembinaan dan pelatihan terkait cara berjualan
daring. Pemerintah hadir secara nyata memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan pelaku UMKM.