PSI dorong pengesahan RUU Kerukunan Beragama jika masuk parlemen

Izin rumah ibadah lebih susah daripada bikin diskotek.

Pematang Siantar (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyatakan partainya siap mendorong pengesahan RUU Kerukunan Beragama apabila berhasil meraih suara 4 persen atau melewati ambang batas parlemen.

"Ke depan, kami atas izin Ketua Umum PSI (Kaesang Pangarep) berencana men-goal-kan RUU Kerukunan dan Kebebasan Beragama," kata Raja kepada wartawan usai menghadiri dialog antara PSI dan para tokoh agama serta tokoh masyarakat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis.

Ia menjelaskan tujuan utama PSI mendorong pengesahan RUU tersebut, di antaranya agar perizinan pendirian rumah ibadah menjadi lebih mudah.

Sebelumnya, dalam sambutannya pada acara dialog itu, Kaesang menyinggung persoalan pendirian rumah ibadah di Tanah Air yang terkendala izin.

"Pembangunan-pembangunan rumah ibadah, khususnya untuk gereja, sekarang bisa dibilang, bukan susah, mungkin ada sedikit rintangan gitu. Izin rumah ibadah lebih susah daripada bikin diskotek," kata Kaesang.

Persoalan izin pendirian rumah ibadah memang menjadi salah satu persoalan yang disoroti oleh PSI.

Sebelumnya, partai tersebut telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap pembentukan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah.

PSI dan dua pemohon lainnya meminta agar rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memperoleh izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah yang disyaratkan peraturan tersebut dihapus. Namun, pada tanggal 8 Juni 2023, Mahkamah Agung menolak permohonan itu.

Dengan demikian, menurut Raja, upaya mendorong pengesahan RUU Kerukunan Beragama merupakan salah satu upaya lain yang akan ditempuh PSI jika masuk ke Senayan untuk memudahkan perizinan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

"Negara kita berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatakan bahwa kebebasan beragama atau berbeda keyakinan itu merupakan hak dasar seluruh warga negara," kata Raja.

Baca juga: Wasekjen PSI: Indonesia harus beralih ke energi terbarukan
Baca juga: Berdialog di Sumut, Kaesang siap lapor soal perbaikan jalan ke Prabowo

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.