Tanjungpinang (ANTARA) - Kota Tanjungpinang yang berjuluk "Kota Gurindam Negeri Pantun", masyarakatnya juga dikenal sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya perilaku masyarakat.
Semangat kearifan lokal yang sudah terbangun selama ini bisa menjadi modal sosial penting dalam rangka mengawal kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari.
Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Keprimencatat Tanjungpinang memiliki kekayaan kearifan lokal yang bisa dipedomani dalam kaitan mewujudkan cita-cita pemilu aman, damai, jujur, dan adil.
Kearifan lokal itu, salah satunya Gurindam 12, gubahan seorang pujangga, ulama, dan sastrawan Raja Ali Haji. Karya ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat (Tanjungpinang) pada tahun 1847 Masehi atau abad ke-19.
Gurindam 12 terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai puisi didaktik, karena berisi nasihat atau petunjuk bagi manusia untuk menuju hidup yang diridai Allah SWT.
Meski sudah dua abad silam karya itu ditulis Raja Ali Haji, namun nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan perkembangan kehidupan masyarakat Melayu dari zaman ke zaman.
Beberapa butir pasal yang tercantum di dalam Gurindam 12 dianggap cocok menggambarkan suasana di tahun politik saat ini.
Pada Gurindam 12 Pasal III berbunyi, "Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping". Hal ini bermakna bahwa telinga harus dijauhkan dari segala macam bentuk gunjingan dan hasutan. Telinga jangan mudah menerima informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya, tanpa diteliti dan disensor terlebih dahulu.
Jika dikaitkan dengan pemilu, masyarakat diimbau mewaspadai maraknya penyebaran berita hoaks atau bohong menjelang pesta demokrasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan atau konflik antarsesama.
Kemudian Gurindam 12 Pasal IV berbunyi, "Mengumpat dan memuji hendaklah pikir, di situlah banyak orang yang tergelincir". Pesan ini cocok ditujukan untuk tim sukses, pendukung, maupun calon yang maju dalam Pemilu 2024 agar tidak berbicara sembarangan di depan publik, karena bisa saja menyebabkan konflik, kerusuhan, dan ujaran kebencian, hingga berujung dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Hal ini penting, terutama pada saat kampanye politik. Seluruh peserta pemilu tidak boleh saling menghujat, menjelekkan satu sama lain, apalagi memprovokasi warga melakukan hal-hal berbau negatif.
Budayawan Melayu Kepri Abdul Malik menyatakan masyarakat Melayu tempatan sudah terbiasa dengan perbedaan, apalagi dalam hal perbedaan pilihan dan dukungan terhadap calon pemimpin melalui agenda rutin pemilu.
Sejak zaman nenek moyang dahulu, orang Melayu juga begitu terbuka dengan perbedaan suku dan agama apapun, sekalipun itu orang asing.
Berdasarkan catatan, belum pernah terjadi gesekan akibat adanya perbedaan pilihan dalam ajang pemilu terbuka. Sekalipun orang-orang yang terpilih menduduki jabatan tertentu itu bukan berasal dari pilihan atau kalangan masyarakat Melayu, orang Melayu selalu menerima dengan lapang dada terhadap apapun hasil keputusan penyelenggara pemilu.
Jika praktik pemilu itu dikaitkan dengan pertanggungjawaban hingga ke akhirat kelak, dalam Gurindam 12, Pasal XII diingatkan, "Akhirat itu terlalu nyata, kepada hati yang tidak buta".
Di sisi lain, masyarakat Melayu masih mengutamakan sistem musyawarah mufakat dalam mengambil suatu keputusan maupun menyelesaikan permasalahan. Hal ini bisa diadopsi penyelenggara Pemilu untuk menangani pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa secara cepat dan singkat.
Kultur orang Melayu yang terbuka pun harus tercermin dalam mendukung penyebarluasan pesan pemilu damai di lingkungan masyarakat, misalnya dari mulut ke mulut, maupun dalam setiap agenda pertemuan sosial.
Kearifan lokal ini harus tetap dipertahankan dan diamalkan, termasuk dalam konteks menyelenggarakan pemilu damai berbasis kearifan lokal di Kota Gurindam.
Komitmen bersama
Pemilu damai bukan cuma slogan, namun harus betul-betul diimplementasikan oleh semua pihak guna mendorong terwujudnya pesta demokrasi yang kondusif, terutama dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu, dan masyarakat. Ketiga elemen ini menjadi penentu utama suksesnya Pemilu yang akn digelar 14 Februari 2024.
KPU dan Bawaslu ibarat panitia dan wasit dalam sebuah pertandingan. Keduanya harus bersikap netral dan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemain, dalam hal ini peserta pemilu.
Demikian pula masyarakat sebagai objek sekaligus subjek politik diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu, baik sebagai pemilih maupun mengawasi jalannya pemilihan, termasuk melaporkan ke lembaga pengawas jika ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan.
Upaya mewujudkan pemilu damai di Tanjungpinang ditandai dengan penandatanganan deklarasi "Pemilu Damai" di pelataran Tugu Sirih, Tepi Laut, awal Desember 2023.
Kegiatan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari jajaran Pemerintahan Kota Tanjungpinang, DPRD, KPU, Bawaslu, Polri, TNI, partai politik peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan/kepemudaan/mahasiswa/siswa SMA sederajat, hingga tokoh agama dan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, semua menyampaikan komitmennya menciptakan pemilu aman, damai, jujur dan adil, termasuk komitmen 18 partai politik peserta pemilu yang menyatakan siap menang dan kalah.
Di Tanjungpinang, pantun selalu digunakan pada saat acara-acara pernikahan hingga seremonial pemerintahan, sehingga dinilai menjadi media kebudayaan yang efektif untuk menyuarakan pemilu damai.
KPU Tanjungpinang optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 di daerah itu berlangsung aman dan damai, karena berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 yang berlangsung kondusif.
Terlebih kultur orang Melayu yang terbuka dan ramah, lebih memudahkan bagi penyelenggara dalam menyosialisasikan pemilu damai di tengah-tengah masyarakat melalui pendekatan dialogis.
Kendati demikian, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan menjelang hari pencoblosan suara 14 Februari 2024 masih berpotensi terjadi, meskipun tingkat kerawanan di daerah itu masuk kategori rendah.
Penyebaran informasi hoaks menjelang pemilu melalui platform media sosial menjadi satu dari sekian hal yang perlu diwaspadai bersama. Masyarakat jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu hoaks, hingga timbul ujaran kebencian, adu domba, dan fitnah.
KPU gencar memberikan pemahaman kepada masyarakat, bagaimana bertindak dan mengecek informasi yang diterima di tengah gempuran era digital, sehingga tidak termakan berita-berita bohong dan menyesatkan.
Pada tahapan kampanye yang kini tengah berjalan, peserta pemilu diimbau menyampaikan narasi yang menyejukkan masyarakat, tidak menyebar hoaks dan ujaran kebencian yang mengandung SARA, apalagi sampai menjelek-jelekan partai atau calon lain.
Berdasarkan pantauan KPU, pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 di Tanjungpinang sejak November 2023 sampai hari ini berjalan tertib dan kondusif. Seluruh tahapan pemilu yang berlangsung dalam setahun terakhir, dipastikan sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Institusi ini juga menjamin integritas penyelenggara pemilu sampai ke tingkat PPS, PPK, dan KPPS untuk menyukseskan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Hal itu dibuktikan dengan proses perekrutan calon penyelenggara yang transparan dan tidak terafiliasi dengan kegiatan-kegiatan politik guna menjamin independensi mereka dalam bertugas.
Upaya melibatkan elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pemilu juga dilakukan KPU dengan merekrut 40 orang duta demokrasi dari kalangan pelajar SMA sederajat. Para pelajar ini secara sukarela menjadi bagian dari pelaksanaan Pemilu 2024.
Para duta demokrasi itu dilatih menyebarluaskan ajakan pemilu damai dan menggunakan hak suara ke TPS, khususnya menyasar generasi millenial yang jumlah suaranya mencapai 50 persen dari total DPT Pemilu Tanjungpinang sebanyak 176 ribu orang.
Mereka sudah aktif berkeliling ke sekolah-sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya sejak Desember 2023. Tugasnya, membagikan selebaran atau pamflet hingga membuat konten kreator yang berkaitan dengan informasi pemilu, lalu dimuat dan dibagikan di berbagai platform media sosial.
Ujung dari semua tahapan pemilu adalah bagaimana bersama-sama mengajak 176 ribu pemilih datang mencoblos ke TPS, sehingga target partisipasi pemilih sebesar 80 persen bisa tercapai.
Sementara di bidang pengawasan, Bawaslu Tanjungpinang telah melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk yang saat ini sedang berlangsung, yaitu kampanye dan distribusi logistik.
Bawaslu Tanjungpinang mengklaim aktivitas kampanye para caleg maupun tim sukses capres-cawapres sejauh ini berjalan lancar tanpa mengalami gangguan yang berarti.
Dalam pengawasannya, Bawaslu memang menemukan riak-riak persoalan menyangkut kampanye pemilu, misalnya ada indikasi oknum RT menghalang-halangi caleg berkampanye di wilayahnya, yakni di Kelurahan Tanjungpinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur.
Padahal secara aturan, pengurus RT tidak berhak melarang caleg berkampanye, selama caleg bersangkutan membawa surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kepolisian yang ditembuskan ke Bawaslu, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.
Bawaslu langsung memberikan teguran kepada oknum RT terkait agar jangan sampai persoalan serupa tidak terjadi lagi, sehingga mengganggu kelancaran pemilu.
Bawaslu juga tak segan-segan membubarkan kampanye caleg yang tidak menyertai STTP, namun pembubaran tetap dilakukan secara persuasif dengan melibatkan aparat kepolisian.
Selain itu, Bawaslu Tanjungpinang tengah fokus meningkatkan pengawasan menjelang masa-masa tenang Pemilu 2024, sebab dalam kondisi seperti ini rawan terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu.
Bawaslu dan jajaran siaga aktif untuk mewaspadai praktik politik uang yang potensial dilakukan peserta pemilu ataupun tim sukses. Modusnya beragam, misalnya melalui cara pengerahan masa hingga pengumpulan KTP pemilih.
Diingatkan bahwa pelaku politik uang bisa dihukum penjara tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Tak hanya itu, dampak dari perbuatan melanggar hukum ini bisa berujung pada pencoretan kontestan sebagai calon dalam pemilu.
Selain itu, Bawaslu sudah menyiapkan 637 pengawas TPS (PTPS) yang akan bertugas pada saat pencoblosan 14 Februari 2024. Mereka disebar di semua TPS untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk mencegah, menerima, maupun menyampaikan laporan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.
Bawaslu turut meminta masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan indikasi pelanggaran pemilu di lingkungan sekitar kepada Bawaslu maupun jajaran Panwaslu di tingkat desa/kelurahan/kecamatan.
Bawaslu menjamin identitas pelapor akan dirahasiakan. Laporan yang disampaikan paling tidak disertai alat bukti yang cukup. Kalau itu berkenaan politik uang, maka harus ada bukti dalam bentuk foto atau video.
Adapun temuan atau laporan pelanggaran pemilu di lapangan akan ditangani secara profesional oleh tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya ada Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.
Pengamanan ekstra
Kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari peran krusial aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat Polresta Tanjungpinang yang telah menyiapkan upaya-upaya agar pesta demokrasi berjalan aman dan damai, sehingga masyarakat merasa tenang, nyaman, dan gembira menyambut Pemilu 2024.
Polresta Tanjungpinang membuat sejumlah terobosan terkait kampanye pemilu damai di tengah-tengah masyarakat, antara lain melalui program bertajuk "Ngopi Bareng".
Istilah ngopi atau minum kopi di Tanjungpinang sudah menjadi bagian kearifan lokal warga sekitar. Mulai dari anak muda, remaja, sampai orang dewasa bisa betah duduk berjam-jam untuk menghabiskan segelas kopi di kedai-kedai kopi.
Maka jangan heran pula kalau Tanjungpinang ini dilabeli Kota Seribu Kedai Kopi, karena hampir di setiap sudut jalan terdapat warung kopi dengan aneka merek dan varian rasa.
Tidak jarang berbagai persoalan kehidupan masyarakat cukup dibahas dan diselesaikan di meja kedai kopi.
Kearifan lokal inilah yang kemudian dimanfaatkan Polresta Tanjungpinang untuk menyosialisasikan ajakan bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) guna mewujudkan pemilu damai.
Kegiatan ngopi bareng rutin digelar Polresta Tanjungpinang setiap pekan, apalagi menjelang pemilu. Lokasinya berpindah-pindah dan memang lebih banyak dipusatkan di kedai-kedai kopi. Upaya ini juga dalam rangka lebih mendekatkan polisi dengan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, polisi menggelar diskusi dan mendengar laporan warga terkait potensi gangguan kamtibmas menjelang pemilu di wilayah masing-masing.
Ketika ada keluhan warga, misalnya soal balap liar yang mengganggu kenyamanan warga pada malam hari, Polresta Tanjungpinang langsung mengerahkan jajaran untuk melakukan patroli rutin.
Patroli juga dipusatkan di area keramaian, seperti tempat makan, nongkrong, hiburan, termasuk penjagaan melekat 1x24 jam di kantor KPU dan Bawaslu. Tujuannya memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat, terutama pada malam hari.
Selanjutnya, Polresta Tanjungpinang turut mengerahkan 1.784 personel gabungan untuk menjamin kondusifitas pesta demokrasi di wilayah itu, terdiri atas personel Polresta Tanjungpinang, BKO Polda Kepri, TNI dan Satuan Linmas.
Para personel aktif mengawal seluruh kegiatan tahapan kampanye, mulai dari pengawalan kedatangan logistik, pengamanan kampanye, pengamanan TPS hingga pengamanan terhadap potensi demonstrasi warga terhadap hasil akhir Pemilu 2024.
Polresta Tanjungpinang sudah beberapa kali melaksanakan pelatihan sistem pengamanan kota guna memantapkan kesiapan personel yang terlibat dalam pengamanan untuk pemilu damai.
Segala ikhtiar yang dilakukan Polresta Tanjungpinang bersama pemangku kepentingan terkait menjadi modal utama dalam menyongsong pemilu aman dan damai.
Pemilu yang damai merupakan modal penting untuk membangun demokrasi yang bersih dan berkualitas. Demokrasi yang bersih dan berkualitas akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024
