KemenPPPA: Pentingnya sayap parpol wujudkan kebijakan pro perempuan

Untuk punya kebijakan yang pro perempuan, kita perlu punya perempuan di parlemen, itu yang kami terus lakukan (sosialisasikan)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pentingnya peran organisasi sayap partai politik yang bergerak di bidang perempuan dalam mendorong terwujudnya kebijakan yang pro perempuan.

"Para perempuan ini bisa mempengaruhi anggota-anggota DPR-nya untuk ikut mendukung," kata Staf Khusus Menteri PPPA I Gusti Agung Putri Astrid, dalam webinar, di Jakarta, Rabu.

Pelibatan organisasi sayap partai politik ini merupakan upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa diperlukan anggota parlemen perempuan untuk memperjuangkan kebijakan yang pro perempuan.

"Untuk punya kebijakan yang pro perempuan, kita perlu punya perempuan di parlemen, itu yang kami terus lakukan (sosialisasikan)," katanya.

Pihaknya mencontohkan keberhasilan pengesahan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terjadi karena melibatkan banyak perempuan, baik di dalam maupun luar parlemen.

"Kolaborasi dari perempuan yang sudah di parlemen, perempuan yang di luar parlemen, itu sudah memperlihatkan bahwa untuk melindungi (kepentingan) perempuan, kita perlu anggota DPR perempuan yang cukup untuk menggolkan (undang-undang)," kata I Gusti Agung Putri Astrid.

Selain itu, dalam kunjungan ke berbagai daerah, Menteri PPPA Bintang Puspayoga terus mengingatkan para kepala daerah untuk selalu melibatkan anggota DPRD perempuan dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan.

"Mau ke kepala daerah, mau ke organisasi-organisasi sayap partai politik, kami terus mengingatkan itu supaya berikan anggota DPR yang cukup supaya urusan perempuan dan anaknya bisa jalan," katanya.

Menurutnya, KemenPPPA juga membutuhkan anggota DPR perempuan yang mendukung upaya pemerintah untuk memperhatikan isu perempuan dan anak.

Pihaknya menyatakan akan terus meyakinkan masyarakat bahwa sangat penting untuk memiliki anggota DPR perempuan, baik secara kualitatif dan kuantitatif.