Sharif menjelaskan, tujuan program PKN adalah meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dengan kelompok sasarannya rumah tangga miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan (PP)/Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Dalam program PKN ini, terdapat beberapa program turunan. Di antaranya, pembuatan Rumah Sangat Murah, pekerjaan Alternatif dan Tambahan Bagi Keluarga Nelayan, Skema kredit untuk UMK (usaha mikro kecil) dan KUR. Di samping itu, PKN juga ditujukan untuk pembangunan SPBN/SPDN, pembangunan Cold Storage, Angkutan umum Murah, Fasilitas Sekolah dan Puskesmas dan Fasilitas Bank Rakyat. “Program PKN ini sangat tepat, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir, yaitu sekitar 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin nasional,” tegasnya.
Idealnya pengembangan kawasan PKN harus ada keterkaitan dengan wilayah sekitarnya. Konsep keterkaitan antar-wilayah ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang diarahkan untuk membangun keterkaitan spasial antar subsistem rantai bisnis serta industri perikanan. Keterkaitan tersebut, dapat meningkatkan nilai tambah di kawasan PKN maupun wilayah sekitarnya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, utamanya nelayan. ”Apabila program PKN kita rencanakan dan dilaksanakan dengan serius, lokasi program PKN bakal menjadi semakin berkembang karena berdirinya sentra-sentra industri perikanan maupun pusat-pusat perdagangan,” katanya.
Sinergitas
Sharif menandaskan, keberhasilan program PKN tidak hanya ditentukan oleh kelompok anggota Pokja semata. Lebih dari itu adanya kerjasama dan peran aktif Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, sangat besar pengaruhnya. Apalagi adanya komunikasi yang pro aktif dari para pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam upaya mensukseskan program PKN. Demikian juga peran sektor swasta dan perbankan juga menjadi penentu keberhasilan program PKN bagi para nelayan. “Pencanangan Program PKN di PPI Labuhan Bajo ini, juga merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013, yang puncak acaranya akan dihadiri Presiden RI, tanggal 14 Desember 2013 di Pantai Pede, Kab. Manggarai Barat.” tutupnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Data tambahan :
• Program PKN merupakan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat, atau dikenal dengan sebutan program penanganan kemiskinan Klaster 4. Dalam Tim Koordinasi ini terdiri dari 6 Kelompok Kerja (POKJA), di mana salah satunya adalah POKJA Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
• Anggota PKN terdiri 11 Kementerian/Lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
• Program PKN juga didukung PLN, Pertamina dan Perbankan.
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013
