DKI diminta tingkatkan penyediaan air bersih demi pemenuhan hak dasar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk terus meningkatkan penyediaan air bersih demi memenuhi salah satu hak dasar bagi warga Ibu Kota itu.

"Hak asasi manusia terkait air bersih harus diutamakan, selain daripada manfaat kebersihan juga terdapat ekonomi berbiaya tinggi jika dibiarkan," kata Eneng kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Eneng menjelaskan, pentingnya penyediaan air bersih sebagai upaya preventif kesehatan demi mengatasi permasalahan kesehatan hingga krisis yang terjadi di Jakarta.

Terlebih, hingga kini dia menemukan masih ada 34 persen warga DKI Jakarta yang membeli air bersih dengan harga mahal di kawasan yang belum terjangkau perusahaan air minum (PAM).

"Sementara antrean panjang pendaftaran untuk pemasangan pipa PAM terjadi di berbagai wilayah seperti di Kelurahan Jelambar, Kelurahan Wijaya Kusuma, dan Kelurahan Sukabumi Utara, dengan alasan minimnya suplai air bersih," jelasnya.

Selain itu, dia juga menyoroti tingkat kebocoran air (non revenue water/NRW) di DKI Jakarta pada masa gubernur sebelumnya.

Seharusnya, lanjut dia, target yang seharusnya ditekan sekitar 37,9 persen, namun hanya tercapai di kisaran 46,67 persen.

Angka tersebut pun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya di angka 45,06 persen, padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta (RPJMD) disebutkan bahwa salah satu target adalah menurunkan NRW.

"Tingginya NRW ini disebabkan pencurian air karena kelalaian PD PAM Jaya dalam pengecekan pipa dan sudah tuanya pipa tanpa ada penyambungan pipa baru," katanya.

Dengan demikian, dia meminta Pemprov DKI terutama untuk pejabat gubernur selanjutnya perlu memberikan perhatian dengan ketersediaan air bersih.

Sebelumnya, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) mendukung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk menggencarkan cakupan air bersih dan sanitasi dalam visi misi mereka.

"Beranikah nanti pemerintahan yang akan datang mau siapa pun yang terpilih bisa menganggarkan dua sampai tiga persen APBN APBD," kata Ketua Perpamsi Lalu Ahmad Zaini dalam dialog terbatas 'Program Air Minum dan Sanitasi Capres Cawapres 2024' di Jakarta, Kamis.