Pos Indonesia kukuhkan komitmen penuhi kebutuhan logistik pemerintah

Jakarta (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Persero) sebagai perusahaan BUMN di bidang logistik mengukuhkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan logistik pemerintah baik di tingkat daerah hingga pusat menggenapi penugasan yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebutkan penugasan dari Kementerian Kominfo itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya.

"Izinkan kami menyampaikan komitmen Pos Indonesia untuk menjadi partner logistik kementerian, lembaga, dinas, dan perusahaan swasta agar dapat menangani logistik 12 jenis barang yang diatur dalam Permenkominfo dalam standar khusus untuk pengiriman tersebut," kata Faizal di Jakarta, Rabu.

Dalam Peraturan Menteri Kominfo nomor 3 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya ada 12 barang khusus yang harus ditangani secara khusus oleh penyedia layanan logistik.

Beberapa di antaranya seperti uang dan kertas berharga, obat cacar dan vaksin, bahan kimia dan bahan penyakit tertular, bahan radiasi, bahan narkotika dan bahan sejenis serta obat terlarang, alat pembungkus bahan penyakit menular, kiriman diplomatik, kepentingan pemilihan umum, hingga rahasia jabatan.

Faizal menyebutkan salah satu yang menjadi keunggulan PT.Pos Indonesia dalam hal pengiriman logistik untuk layanan pemerintah ialah terkait dengan aspek kerahasiaan negara. Ia menjamin PT. Pos Indonesia telah memenuhi semua ketentuan yang harus dimiliki sebagai penyedia layanan logistik untuk kepentingan tersebut.

"PT Pos Indonesia merupakan satu-satunya perusahaan pos, kurir, dan logistik yang telah memenuhi persyaratan tersebut sehingga kami siap mendistribusikan 12 jenis barang (dari mitra pemerintah) ke seluruh Indonesia," kata Faizal.

Di samping itu, sebagai bagian dari Universal Postal Union (UPU), PT Pos Indonesia juga dapat menangani logistik untuk mitra pemerintah dari dan ke 228 negara lainnya.