KPK resmi tahan hakim Asmadinata

KPK menduga A (Asmadinata) menghindari panggilan, kami sudah melakukan pencarian ke Semarang...

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan hakim di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang Jawa Tengah, Asmadinata, di rumah tahanan Cipinang pasca penjemputan paksa di Bandara Soekarno Hatta pada Selasa (10/9).

"Hakim A (Asmadinata) ditahan di rumah tahanan Cipinang selama 20 hari pertama," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu.

Asmadinata ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2013 oleh KPK karena diduga menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil di DPRD Grobogan Jawa Tengah.

Asmadinata yang keluar dari gedung KPK pada sekitar pukul 16.30 WIB dengan mengenakan jaket tahanan KPK dan membawa tas punggung tersebut tidak berkomentar apapun mengenai penahanan dirinya.

KPK menjemput paksa Asmadinata pada Selasa (10/9) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang saat mendarat di Jakarta dari Medan, Sumatera Utara.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Asmadinata dijemput paksa karena sudah dua kali tidak memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka.

"KPK menduga A (Asmadinata) menghindari panggilan, kami sudah melakukan pencarian ke Semarang," kata Johan, Selasa.

Asmadinata disangkakan melanggar pasal 12 huruf c atau pasal 6 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 huruf c adalah mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan pasal 6 ayat 2 adalah mengenai hakim yang menerima pemberian atau janji atau advokat yang menerima pemberian atau janji dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta.

Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara pemberian suap hakim Kartini Marpaung yang merupakan rekan Asmadinata dan Pragsono yang telah divonis 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta di pengadilan Tipikor Semarang karena terbukti menerima suap untuk meringankan hukuman mantan Ketua DPRD Grobogan Muhamad Yaeni dalam kasus korupsi dana perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan tahun 2006 dan 2007.

Kartini ditangkap KPK pada 17 Agustus 2012 bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung Pengadilan Negeri Semarang karena menerima pemberian uang tunai Rp150 juta yang berada di dalam 3 ampolop pemberian Sri Dartutik.

Uang diberikan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan mantan ketua DPRD Kabupaten Grobogan M Yaeni, uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.

Sri Dartutik divonis oleh majelis hakim dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara sedangkan Heru Kisbandono dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan penjara.

Perkara M. Yaeni sendiri telah divonis dengan hasil hukuman penjara dua tahun lima bulan dan denda Rp50 juta.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013

3 Oktober 2013

Dalam jeratan krisis ekonomi dan kondisi yang mengalami korupsi secara sistemik, pengadilan, yang sering dianggap sebagai the last dispenser of the justice, mengalami krisis. Kritik yang dilontarkan berbagai kalangan terhadap peradilan di Indonesia telah menjurus ke arah caci maki dan sumpah serapah. Hendak diapakan peradilan dalam kondisi seperti saat ini? Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita mengenai mafia peradilan, suap menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari. Akhirnya, penegakan hukum pun diarahkan ke jalur lambat

0 0 Balas LaporkanHapus
12 September 2013

Dari Pragsono dan Asmadinata ini mudah-mudahan akan didapat keterangan siapa lagi hakim, panitera yang bermain termasuk pimpinan strukturalnya hingga ke pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Jangan lupa untuk tidak menutupi kalau ada jaksa penuntut umum yang ikut memfasilitasi atau ikut menikmati aliran dana suap itu. Ngomong-ngomong dalam kasus Suap Semarang ini nasib hakim ad hoc tipikor ini sial dan apes karena selain ditangkap, ditahan juga gaji sudah distop total. Berbeda dengan Pragsono yang hakim karir, hingga kini masih bekerja, mendapatkan gaji dan belum ditahan KPK. Kalau dibandingkan dalam kasus Bandung, Setyabudi yang hakim karir dan menjabat wakil ketua Pengadilan Tipikor Bandung itu langsung ditangkap dan ditahan KPK karena terima uang suap, tapi hakim ad hoc tipikor yang sama-sama satu majelis belum ditahan dan masih bekerja dan menerima gaji. Untuk kasus tipikor semarang komposisi hakimnya dua ad hoc, 1 hakim karir sebagai ketua majelis, terjadi suap. Untuk kasus tipikor bandung, komposisi hakimnya satu ad hoc, 2 hakim karir plus karir ini yang menjadi ketua majelisnya, terjadi juga suap. Pertanyaannya, kenapa dulu UU pengadilan Tipikor itu menempatkan hakim karir sebagai ketua majelisnya dan kenapa pengadilan tipikor ini dipimpin oleh ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, padahal alasan pembentukan pengadilan tipikor karena pengadilan negeri yang berisi hakim karir tidak dipercayai masyarakat karena keputusan-keputusannya melukai perasaan keadilan masyarakat ?.

0 0 Balas LaporkanHapus