Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden M Jusuf Kalla melontarkan gagasan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan pemilihan presiden/wapres demi efisiensi biaya dan penghematan waktu pelaksanaan. "Pelaksanaan pilkada bisa disatukan dengan pilpres atau juga bisa disatukan dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota, pokoknya sekali kerja," kata Wapres M Jusuf Kalla saat pidato pada seminar nasional "Mencari Format Baru Pilkada yang demokratis dan Efisien," yang diselenggarana Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA-Unhas) di Jakarta, Sabtu. Menurut Wapres, dengan disatukannya pilkada dan pilpres maka secara nasional hanya akan terjadi dua kali pemilu yakni pemilu yang memilih eksekutif dan pemilu yang memilih legislatif. Dengan demikian, tambahnya akan terjadi penghematan besar di bidnag anggaran dan waktu. "Kita efisienkan dengan waktu pelaksanaan. Efisiensinya setengahnya bisa dicapai, tapi untuk ini memang perlu penyesuaian," kata Wapres. Menurut pandangan Wapres, penyesuaian diperlukan setidaknya dalam satu atau dua tahun saja. Pelaksaan pilkda untuk gubernur atau bupati/walikota, tambah wapres bisa dilaksanakan bersama-sama dalam satu propinsi. Untuk itu, tambahnya memang diperlukan perpanjangan waktu dengan menunjuk pejabat pelaksana tugas (Plt) karena masa akhir tugas gubernur, bupati atau walikota saat ini tidak bersamaan. "Pilkada sekarang ini tergantung kapan selesainya gubernur, bupati atau walikota, akibatnya setiap hari ada pilkada," kata Wapres. Apalagi, tambah Wapres seringkali muncul masalah-masalah dalam pelaksanaan pilkada di daerah khususnya untuk pilkada bupati dan walikota. Dalam catatan saat ini telah dilakukan sembilan kali pilkada gubernur dan semuanya berjalan lancar. Namun, tambah Wapres untuk pilkada bupati atau walikota seringkali banyak muncul masalah. Wapres mencontohkan perpecahan atau konflik dalam pilkada bupati Tuban atau walikota Depok. "Jadi masalah-masalah pilkada justru menghabiskan energi nasional," kata Wapres. Oleh karena itu , ia menganjurkan perbaikan dengan menyatukan pelaksanaan pilkada dengan pilpres atau bersamaan dengan pilkada tingkat I dan II. "Kalau itu terjadi maka setengah masalah bisa diselesaikan. Gubernur bisa kampanye sekali nebeng dengan kampanye bupati atau walikotanya begitu pula sebaliknya," kata Wapres.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006