Didik Rachbini: ada indikasi kartel kedelai

Saya katakan ada indikasi kartel (kedelai). Kita lihat penyebabnya pemegang pasokan yang memiliki kekuatan menjadi `price maker`, membuat kesepakatan horizontal,"

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik Junaidi Rachbini mengatakan terdapat indikasi kartel yang dilakukan importir kedelai saat ini dengan membuat kesepakatan-kesepakatan secara horizontal.

"Saya katakan ada indikasi kartel (kedelai). Kita lihat penyebabnya pemegang pasokan yang memiliki kekuatan menjadi `price maker`, membuat kesepakatan horizontal," kata Didik di Jakarta, Selasa.

Menurut Didik, pada Februari 2013, Komite Ekonomi Nasional (KEN) sudah menyatakan adanya indikasi kartel pangan termasuk komoditas kedelai. Presiden bahkan telah memerintahkan KEN beserta KPPU untuk menyelidiki kemungkinan tersebut.

Namun di sisi lain, ujar Didik, Kementerian Perdagangan justru memberikan ijin impor kedelai kepada importir terindikasi kartel dengan kuota sangat besar.

Berdasarkan data penelitian Indef, terdapat tiga importir yang mendapatkan kuota terbesar impor kedelai yakni PT FKS MA sebesar 210.600 ton (46,71 persen dari total alokasi impor), PT GCU 46.500 ton (10,31 persen), dan PT BSSA sebesar 42.000 ton (9,31 persen).

"Kalau importir kedelai terbesar itu menutup gudang sepekan saja, maka harga sudah pasti naik, karena 70 persen kebutuhan kedelai kita tergantung impor. Jadi kalau sekarang kenaikan harga kedelai dibilang karena depresiasi nilai tukar itu tidak betul, ini indikasinya karena kartel," ujar Didik, tanpa spesifik menuding ke tiga importir besar tersebut.

Didik menekankan bahwa Kementerian Perdagangan tidak pernah memberikan informasi transparan mengenai kuota impor kedelai. Sehingga kemungkinan terjadi praktik monopoli dan kartel dalam impor kedelai sangat besar.

(R028/S004)