Komnas Perempuan: Budaya patriarki hambat perempuan berpolitik

Hak politik perempuan Indonesia masih merupakan PR panjang

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang ada banyak hambatan bagi perempuan untuk berpolitik, salah satunya masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat.

"Hambatan perempuan dalam berpolitik dari segi pendidikannya, status ekonomi, hambatan institusional berupa sistem Pemilu, sistem politik, kebijakan pemerintah. Juga kultur, berupa budaya politik yang didasari oleh budaya patriarki, pandangan masyarakat tentang kesetaraan gender," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar bertajuk "Mewaspadai Potensi Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu 2024" di Jakarta, Senin.

Dikatakannya, budaya patriarki di masyarakat yang masih kental, membuat seolah-olah politik hanya merupakan ranahnya laki-laki.

"Bahwa perempuan itu bukan ranahnya di politik, perempuan itu (dianggap) cuma urusan rumah saja, sehingga tidak perlu ada di politik," kata Olivia Salampessy.

Ia menambahkan karakteristik sistem politik di Indonesia masih kuat didominasi budaya patriarki yang memandang perempuan sebagai sosok yang lemah, tidak bermanfaat, selalu tergantung, hanya sekedar perhiasan, ornamen, dan komoditi.

Hambatan lainnya, menurut dia. yakni dari perempuan itu sendiri karena merasa tidak percaya diri, merasa nyaman dengan kondisinya, perempuan yang berperspektif patriarki, yang tidak mau keluar dari pemahaman bahwa dia punya kapasitas di ruang-ruang publik.

Oleh karena itu, pihaknya memandang perjalanan politik perempuan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang panjang untuk diwujudkan.

"Hak politik perempuan Indonesia masih merupakan PR panjang, meskipun kita sudah dilindungi, diberikan jaminan oleh konstitusi maupun berbagai kebijakan dan aturan," kata Olivia Salampessy.