Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mendorong Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) memperkuat digitalisasi, termasuk digitalisasi dalam manajemen aparatur sipil negara.
"Digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, akurasi penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN, serta untuk mewujudkan ekosistem penyelenggaraan manajemen ASN secara menyeluruh," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut Anas, hal ini sejalan dengan tuntutan ASN sebagai garda terdepan untuk menentukan arah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Selain itu, Anas juga menyampaikan reformasi birokrasi diarahkan secara double track untuk mendorong reformasi birokrasi berdampak. Hal ini bertujuan agar kualitas dan kapasitas birokrasi kita menjadi meningkat karena baik dan buruknya pelayanan pemerintah ditentukan oleh kedua hal tersebut.
"Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) memiliki peran penting menjaga keselamatan jiwa manusia, sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi tematik, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik," ucapnya.
Baca juga: Pemerintah tengah berupaya mengintegrasikan digitalisasi birokrasi
Menteri Anas juga meminta Basarnas untuk mengevaluasi setiap proses bisnis pelayanan yang ada dan kemudian memangkas proses yang panjang dan berbelit.
"Pangkas proses bisnis yang panjang dan berbelit. Inilah tugas pak kepala untuk melihat berapa lama setiap pelayanan diberikan Basarnas, sehingga birokrasi kita jadi lebih sederhana dan segera dirasakan masyarakat dampaknya," ujar Anas.
Dia mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional dengan menetapkan sembilan layanan digital prioritas, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, transaksi keuangan negara terpadu, layanan aparatur negara yang terintegrasi, layanan portal pelayanan publik, hingga program Satu Data Indonesia.
Dalam melakukan transformasi digital di pemerintahan, tambah Anas, Indonesia mengambil pelajaran dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia, seperti Denmark, Inggris, Korea Selatan, dan Singapura.
"Masalah yang mereka hadapi, lalu solusi yang dihadirkan menjadi pelajaran bagi kita," tambahnya.
Baca juga: Menpan RB tegaskan digitalisasi birokrasi lanjut meski presiden ganti
Sementara itu, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan arahan Menteri PANRB beserta jajaran dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Basarnas juga akan terus meningkatkan kinerja di lapangan untuk senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kusworo juga mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah mengenai pemangkasan birokrasi. Selain dapat merampingkan birokrasi juga memperlancar layanan kepada masyarakat.
"Kami di Basarnas berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja dan akan selalu melaporkan progres pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Menteri PANRB bersama jajaran," kata Kusworo.
Baca juga: Peruri siap dukung digitalisasi di layanan pemerintahan
Baca juga: Bappenas: Indonesia gencar laksanakan digitalisasi birokrasi
Baca juga: MenPANRB tantang instansi pemerintah untuk rampingkan aplikasi
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024