Indonesia gagas kesetaraan "global south" dalam tata kelola AI global

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan Indonesia dalam forum etika AI global menggagas agar kepentingan negara-negara Selatan atau dikenal juga dengan sebutan global south dapat diperhitungkan dalam perumusan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) global.

Dalam forum yang diadakan oleh AI Advisory Body, badan penasihat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi tata kelola AI, Indonesia berharap agar Badan Penasihat AI dapat memperhatikan kesetaraan bagi seluruh negara di dunia.

“Kami memberikan sejumlah catatan, bahwa Tata Kelola AI Global seyogyanya memperhatikan kepentingan global south (negara-negara Selatan)," kata Nezar sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan pesan yang sama dalam sesi Ministers’ Closed Consultations on the Interim Report of the UNSG’s High Level Advisory Body on AI yang berlangsung di Brdo Congress Center, Slovenia, pada Minggu (4/2) waktu setempat.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa negara-negara Selatan yang merupakan negara berkembang berada di Asia, Afrika, dan Pasifik Selatan terus bertumbuh khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi AI di berbagai sektor dan kehidupan masyarakat.

Dengan fakta tersebut, agar negara-negara itu dapat berkontribusi selayaknya negara maju terkait pengembangan AI global maka diperlukan pendekatan yang menekankan kesetaraan antar negara.

"Ini membutuhkan satu pendekatan yang lebih adil, bahwa Tata Kelola AI Global nantinya memperhatikan bangsa-bangsa di bagian selatan atau kita sebut dengan Global South agar tata kelola itu menempatkan kesetaraan," kata Nezar.

Mencermati optimisme yang tinggi dari global south yang sedang memajukan teknologi AI itu, maka dari itu Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa akses terhadap teknologi dengan membuka peluang transfer pengetahuan dan teknologi antar negara penting dilakukan.

Indonesia berharap agar negara-negara Selatan tidak hanya dilihat sebagai pasar tapi juga dapat dilibatkan sebagai negara yang mampu mencetak inovator terkait AI.

“Jangan hanya dijadikan pasar, sehingga ada kesetaraan dalam pengelolaan AI Internasional. Maka yang kami coba lakukan semacam intervensi (dalam Forum Global tentang Etika AI), karena selama diskusi kami juga melihat cukup baik tanggapan dari berbagai negara termasuk Amerika dan China yang dua-duanya punya concern terhadap pengembangan AI," ujarnya.