Presiden arahkan BUO IKN-INA berkolaborasi garap minat investor asing

Badan usaha otorita akan melaksanakan itu karena fungsi kami sebagai 'master developer' itu harus menyiapkan prasarana dan sarananya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (BUO IKN) untuk berkolaborasi dengan Indonesia Investment Authority (INA) dalam menggarap minat investor asing.

Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (BUO IKN) Boyke Soebroto memenuhi undangan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

"Jadi tadi arahan Bapak Presiden kami itu diminta berkolaborasi dengan INA. Karena INA saat ini sepertinya sangat dipercaya oleh investor asing," katanya.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap area di IKN yang akan digarap oleh investor asing untuk segera dikerjakan.

"Badan usaha otorita akan melaksanakan itu karena fungsi kami sebagai 'master developer' itu harus menyiapkan prasarana dan sarananya, termasuk lahan atau tanah itu," katanya.

Pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan Presiden melalui pembicaraan teknis yang berkaitan dengan mekanisme dan arah Business to Business (B to B) yang melibatkan INA dengan investor asing.

Boyke mengatakan peta kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 6 ribuan hektare di IKN saat ini sudah sampai pada detil desain.

"Lokasi per sealnya sudah ada. Nanti tinggal perusahaan asing itu akan masuk di per seal yang mana, akan bangun apa. Karena di KIPP seluas 6 ribuan sekian hektare itu sudah jelas, bukan tanah hamparan yang tidak terzonalisasi tapi per sealnya sudah jelas," ujarnya.

Pihaknya masih menantikan usulan dari investor asing yang memuat bentuk investasi yang akan ditanamkan di IKN.

"Misalnya kan gini, saya mau bangun rumah sakit, oke, kita cari per seal mana rumah sakit," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Otorita Ibu Kota Nusanta (OIKN) mengkaji 350 dokumen komitmen awal untuk kerja sama (letter of intent/LoI) dalam pembangunan di IKN.

Total investasi yang telah masuk untuk pembangunan Kota Nusantara tahap satu mencapai lebih kurang Rp47,5 triliun dengan porsi investasi swasta mencapai sekitar Rp35,9 triliun dan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kisaran Rp8 triliun.

Dana pembangunan Kota Nusantara pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp466 triliun dengan hitungan sekitar 19--20 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan kisaran 80 persen melalui investasi.

OIKN optimistis akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang dalam pembangunan Kota Nusantara pada 2024, dengan target lebih kurang Rp100 triliun hingga akhir tahun ini yang berasal dari swasta maupun BUMN.