CORE: Harga adil di produsen penting demi jaga minat tanam petani

Produksi harus dijaga dengan harga yang berkeadilan bagi produsen sehingga minat menanamnya terjaga. Ini juga penting agar harga pangan relatif stabil

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan bahwa menjaga harga yang adil bagi produsen, khususnya petani, merupakan langkah krusial dalam mempertahankan minat mereka untuk terus menanam dan menjaga kestabilan kondisi pangan.

“Produksi harus dijaga dengan harga yang berkeadilan bagi produsen sehingga minat menanamnya terjaga. Ini juga penting agar harga pangan relatif stabil,” kata Eliza dihubungi di Jakarta, Senin.

Eliza turut menanggapi apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa pemerintah berusaha menjaga harga gabah di tingkat petani tetap tinggi di kisaran Rp7 ribu per kilogram.

Menurut Eliza, para produsen, terutama petani, perlu merasakan bahwa upaya dan kerja keras mereka dihargai dengan penetapan harga yang adil. Kesejahteraan para petani dan produsen akan memberikan dampak positif pada daya produktifitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

Eliza juga menyampaikan pandangannya terkait urgensi impor beras tahun ini yang menurutnya belum berbasiskan data kebutuhan.

Dia menilai kebutuhan beras di awal 2024 masih dapat terpenuhi dari sisa impor tahun 2023 di Bulog, cadangan di Id Food, dan di tingkat daerah.

Baca juga: Ekonom: BLT bantu daya beli masyarakat kelas bawah akibat inflasi

Baca juga: Ekonom sebut utilisasi PSN perlu ditingkatkan untuk konektivitas

Menurutnya, jika dilihat dari stok beras per Desember 2023 di Bulog 1,6 juta ton, Id Food kurang lebih 2 juta ton, dan di tingkat daerah 6,7 juta ton, seharusnya stok masih terjaga apalagi kebutuhan beras nasional berkisar 2,25 sampai 2,5 juta ton per bulan.

“Memang puncak panen raya akan mundur sekitar tiga minggu sampai satu bulan. Namun mulai Maret itu biasanya sudah ada yang panen, sehingga dengan cadangan yang masih cukup menurut saya semestinya impor tidak dilakukan awal tahun,” ucap Eliza.

Dia mengatakan jika impor untuk memenuhi kebutuhan akibat kekurangan produksi dalam negeri, semestinya keputusan tersebut diambil setelah panen raya. Bukan sebelum panen.

“Kita bisa memperkirakan produksi tahun 2024 itu dari panen raya, karena lebih dari 60 persen produksi beras disumbang dari panen raya. Pada panen kedua biasanya jumlah produksinya lebih sedikit karena kekurangan air,” kata Eliza.

Selain itu, dia menyarankan pemerintah agar melakukan manajemen stok hingga penyaluran atau distribusi dengan baik. Di tahun 2023, lanjut Eliza, jika dihitung secara agregat Indonesia surplus tipis 0,27 juta ton, tetapi pemerintah impornya 3 juta ton.

“Karena rata-rata panennya setahun dua kali maka pemerintah harus dapat me-manage stok dan distribusinya. Panen dua kali dalam setahun tapi dapat memenuhi kebutuhan setiap bulannya,” kata Eliaza.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berusaha menjaga harga gabah di tingkat petani tetap tinggi di kisaran Rp7 ribu per kilogram yang dianggap sebagai harga yang bagus untuk komoditas tersebut.

“Harga Rp7 ribu itu sudah harga bagus, Pak,” ujar Airlangga Hartarto kepada salah satu peserta "Dialog Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bersama Petani" di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (4/2).

Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak mengimpor beras pada masa panen raya. Akan tetapi, pemerintah tetap mengimpor beras saat produksi panen tidak maksimal dengan kuota impor yang disesuaikan.

“Seperti kemarin di bulan November-Desember (2023) kan produksinya hanya sekitar 1,2 juta ton dan diperkirakan bulan Januari ini produksinya juga hanya 1,2 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor agar minimal cadangan beras pemerintah mencapai 1,2 juta ton,” ujarnya.

Ia mengatakan impor diperlukan agar harga beras stabil di tengah cuaca ekstrem akhir-akhir ini akibat El Nino. Kestabilan harga ini juga pemerintah jaga dengan menyalurkan bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per keluarga setiap bulannya kepada 22 juta penduduk.

Baca juga: Peneliti CORE: Kebijakan holistik kunci stabilisasi harga beras

Baca juga: CORE: Anggaran tingkatkan pendapatan rakyat miskin perlu ditambah