Pagelaran Miss World di Bali tepat

Bandung (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi Partai Hanura DPRD Jawa Barat Ujang Fahpulwaton menilai penyelenggaraan kontes Miss World 2013 di Bali tepat karena sesuai dengan kultur daerah itu.

"Bukan setuju atau tidak di Bali, Kita harus sesuaikan dengan kultur yang ada. Di Bali akan lebih cocok karena dilihat dari situasi kultur dan lain-lain, jadi cocok di Bali," kata Ujang Fahpulwaton di Kota Bandung, Senin.

Ia menuturkan, keputusan pemerintah pusat untuk meniadakan ajang Miss World 2013 di Jawa Barat dan DKI Jakarta dan hanya difokuskan di Bali, sudah dipikirkan secara matang.

"Pemerintah punya kewenangan demi kemaslahatan bangsa dan negara. Pemerintah tidak hanya memikirkan hanya satu minor orang yang suka dan tapi juga memerhatikan minoritas orang yang tidak suka. Maka supaya tetap terselenggara Miss World itu bisa terselenggara di Indonesia, ya Bali lah yang cocok," kata dia.

Dikatakan dia, citra Indonesia di mata internasioal tidak akan tercoreng terkait dilarangnya pelaksanaan Miss World 2013 di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta namun hanya di Bali.

"Kita harus punya harga diri di mata bangsa lain. Bukan berarti kita menolak Miss World di Jabar maka harga diri kita turun, justru dengan menolak harga diri kita tidak turun. Artinya kita tidak mau diatur-diatur oleh negara lain, tapi harga diri kita justru meningkat," katanya.

Dikatakannya, bukti bahwa Bali cocok menjadi tempat pelaksanaan Miss World 2013 ialah respon masyarakatnya yang terlihat mendung ajang tersebut.

"Dan mungkin dilihat dari respon masyarakat Bali tidak ada yang pro kontra, nothing to lose. Tapi kalau diadakan di Bogor, misalnya kan juga kemungkinan mengganggu kenyamanan dan keamanan warga lain kan," kata Ujang.

Berbeda dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang tegas menuturkan agar Miss World 2013 tidak diadakan di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ahmad Ahmad Heryawan enggan berkomentar panjang lebar mengenai hal ini.

"Sudah lah, jangan dikomentari lagi ya, ngak sudah dikomentari lagi. Kan ini urusannya sama pemerintah pusat," ujar Ahmad Heryawan.