Menko PMK jelaskan perluasan penerima manfaat bantuan pangan

Jakarta (ANTARA) - Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan pemerintah memperluas penerima bantuan pangan dari awalnya hanya 10 juta yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi 22 juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM)

"Jadi untuk beras El Nino ini penerimanya diperluas dari yang ada di DTKS, yang biasanya menerima Bansos dan BLT (bantuan langsung tunai)," ujar Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan Muhadjir tersebut disampaikan di sela-sela peninjauan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Berau, beberapa hari lalu.

Muhadjir mengatakan perluasan penerima manfaat ini membuat sasaran tak hanya di Desil 1 saja, tetapi hingga Desil 4. Artinya, mulai dari sangat miskin ekstrem, miskin, setengah miskin, hampir miskin.

"Jadi karena itu jumlahnya yang biasanya hanya 10 juta KK yang ada di DTKS, yang itu adalah penerima PKH, sekarang ini jumlahnya 22 juta," kata dia.

Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan pemerintah dalam rangka untuk menekan kenaikan harga komoditas pangan, khususnya beras.

Adanya perubahan cuaca ekstrem seperti El Nino pada tahun lalu membuat petani banyak yang mengalami puso atau gagal panen. Gagal panen itu membuat harga beras naik.

"Kenapa beras ini naik? Karena banyak gagal panen. Kenapa terjadi gagal panen banyak? Karena ada perubahan cuaca ekstrem yaitu akibat El Nino," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa penyaluran berbagai bansos seperti bantuan pangan beras dan BLT El Nino untuk merespons kemarau panjang.

Hal ini juga telah dijalankan Pemerintah sejak September 2023, lagi-lagi dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat.

Presiden juga menanggapi dengan santai isu politisasi bansos yang dikaitkan dengan pemilu mendatang.

“Oh udah dari dulu. Ini 'kan sudah dari September," kata Jokowi.