BPH Migas dan Pemprov Kepri sosialisasikan optimalisasi penggunaan BBM

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan penggunaan BBM yang berkelanjutan dan ramah lingkungan ...

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melakukan sosialisasi terkait optimalisasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di daerah setempat.

"Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang kebijakan penggunaan BBM yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di wilayah Kepri," kata Kepala BPH Migas, Erika Retnowati dalam sosialisasi di Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat.

Erika menjelaskan sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai kebijakan penggunaan BBM, namun juga memberikan rekomendasi praktis untuk mengurangi konsumsi BBM tanpa mengorbankan kualitas layanan energi.

Ia juga menyampaikan komitmen untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan BBM di Kepri.

"Kami memahami betapa vitalnya BBM bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Kepri. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengoptimalkan penggunaan BBM," ujarnya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kata dia, BPH Migas akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, industri, dan masyarakat untuk mengedukasi tentang pentingnya penggunaan BBM yang hemat serta memberikan rekomendasi mengenai teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi konsumsi BBM tanpa mengorbankan kinerja.

Ia berharap program sosialisasi dan rekomendasi ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat Kepri.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung upaya ini demi menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua," ucapnya.

Sementara itu, Asisten 2 Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kepri, Luki Zaiman Prawira menekankan pemerintah telah menyesuaikan tindakan terhadap amanat konstitusi, seperti memperhatikan industri minyak dan gas bumi sebagai sektor strategis yang fundamental bagi masyarakat luas menjadi sorotan utama.

Sebagai penopang utama dalam kegiatan sehari-hari, menurutnya, industri ini memiliki dampak signifikan dalam pembangunan nasional, baik dalam pemenuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri, maupun sebagai penyumbang devisa negara.

Langkah itu juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-73 Kemerdekaan RI di Gedung DPR/MPR, mengamanatkan pendirian penyalur BBM di lokasi tertentu.

"Tujuan dari langkah ini adalah untuk lokasi-lokasi yang belum memiliki penyalur jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan, sehingga masyarakat dapat membeli BBM dengan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah," jelasnya.

Luki Zaiman menyampaikan seiring dengan upaya optimalisasi pengelolaan sektor minyak dan gas bumi oleh pemerintah pusat, Pemprov Kepri terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam mendukung terciptanya pengelolaan dan kondusivitas ketersediaan minyak dan gas bumi.

Langkah konkretnya, lanjut dia, yaitu melibatkan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran JBT dan JBKP, kemudian pembentukan tim pengendalian distribusi BBM bersubsidi, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan, serta kolaborasi dalam pembinaan perusahaan kecil lokal melalui program kemitraan, pembukaan lapangan kerja, akses bisnis, dan pengembangan industri penunjang migas dengan fokus pada usaha kecil dan menengah.

Dampak dari langkah-langkah itu sangat terlihat dalam capaian makro pembangunan Provinsi Kepri yang mencakup pertumbuhan ekonomi mencapai 5,47 persen, menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera.

Lalu, angka kemiskinan menurun menjadi 5,69 persen atau menduduki posisi kedua terendah se-Sumatera dan keenam se-Indonesia. Berikutnya ialah indeks kebahagiaan Provinsi Kepri pada tahun 2021 menempati posisi keenam peringkat nasional dan urutan kedua se-Sumatera, atau menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

"Hal ini memberikan dorongan positif dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan prestasi makro pembangunan daerah," katanya pula.