Petani Prancis tetap gelar aksi unjuk rasa

Paris (ANTARA) - Meski sudah dijanjikan bantuan baru oleh pemerintah Prancis, ribuan petani di negara tersebut melanjutkan aksi pemblokiran di kota-kota besar pada Rabu (31/1) saat mereka memprotes rendahnya pendapatan, birokrasi yang berlebihan, dan "persaingan yang tidak sehat" dari negara-negara lain.

Sebanyak delapan jalan raya menuju Paris masih ditutup sebagian akibat aksi unjuk rasa tersebut. Di jalan raya A6 yang berjarak beberapa kilometer dari Rungis, pasar grosir makanan utama di Paris, konvoi traktor dicegat oleh satu unit mobil van kepolisian dan dua unit kendaraan lapis baja. Ketegangan meningkat saat 15 pengemudi traktor ditahan karena menghambat arus lalu lintas, lapor stasiun radio dan televisi Franceinfo.

Di sekitar Lyon, para petani melanjutkan aksi unjuk rasa usai menutup sebagian jalan raya A89 pada Selasa (30/1) malam waktu setempat. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat hampir 100 titik blokade didirikan oleh sekitar 10.000 petani yang dikerahkan di seantero negara tersebut pada Rabu siang waktu setempat. Namun, tidak ada laporan bentrokan dengan pihak kepolisian.

"Tidak ada alasan ... untuk memblokade kota ini atau kota itu. Ini buruk bagi semua orang," ujar Menteri Pertanian Prancis Marc Fesneau kepada Sud Radio pada Rabu pagi.

Dia mengumumkan bahwa pemerintah akan menyediakan dana tambahan sebesar 80 juta euro (1 euro = Rp17.090) atau setara 86,9 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp15.803) untuk mendukung wilayah-wilayah penghasil wine, seraya menambahkan bahwa Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal akan mengumumkan proposal baru "pada akhir pekan."

Petani Prancis memblokir jalan raya dengan traktor mereka selama protes di Longvilliers, dekat Paris, Prancis, pada 29 Januari 2024. Petani Prancis memblokir jalan raya di sekitar Paris pada Senin sore karena mereka terus memprotes kenaikan harga, birokrasi dan "persaingan tidak sehat" dari negara lain. (Aurelien Morissard/Xinhua)

Fesneau juga mengatakan bahwa dirinya "berharap Komisi Eropa akan mengumumkan pembebasan" terkait "kewajiban bera", yang membebankan tarif 4 persen untuk area bera atau nonproduktif terhadap lahan pertanian. Ini merupakan salah satu isu yang menyulut kemarahan para petani.

Selain penurunan pendapatan akibat inflasi dan persyaratan dari Uni Eropa (UE), para petani Prancis juga berang melihat masuknya berbagai produk pertanian dari Ukraina, yang diuntungkan oleh penghapusan bea masuk sejak 2022.

Perihal perjanjian perdagangan bebas antara UE dan blok Amerika Selatan Mercosur (Pasar Umum Selatan) yang masih digodok, Fesneau menyampaikan bahwa selama kami tidak memiliki sesuatu yang dapat melindungi para petani Prancis dan Eropa dari persaingan tidak sehat, maka tidak akan ada kesepakatan dengan Mercosur.