Polda Sumsel kaji penanganan illegal refinery di Kabupaten Muba

Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmat di Palembang, Rabu, dihadiri mulai dari unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis lingkungan, dan pakar pendidikan, yang digelar di Mapolda Sumsel.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Rachmat menerangkan bahwa untuk mengentaskan permasalahan illegal refinery di Kabupaten Musi Banyuasin bukan hanya mengandalkan pengamanan pihak kepolisian, tetapi diperlukan kesatuan bersama instansi terkait dan

Menurut dia, Polda Sumsel tidak memiliki anggaran yang lebih untuk menangani illegal refinery, apabila tidak bersatu dan bersama dengan pemerintahan ataupun unsur instansi terkait lainnya.

"Ada anggaran yang masing-masing sudah diberikan oleh Kapolres itu sudah ada anggarannya. Namun program penanganan ilegal ini tidak masuk dalam anggaran tersebut karena anggaran tersebut hanya diperuntukkan untuk harkamtibmas misalnya," ujarnya.

Ia mengatakan apabila anggarannya dihabiskan untuk penanganan ilegal refinery maka penanganan yang lainnya sudah tidak ada anggaran lagi misalnya penanganan narkoba, kecopetan, kasus di jalanan, ataupun kekerasan lainnya, bahkan untuk krimsus tipikor ataupun kejahatan siber yang saat ini sedang marak.

"Bahkan apabila Polda Sumsel mau menggunakan dana kontijensi itu tidak bisa karena dana itu dipergunakan untuk konflik sosial maupun bencana alam dan ilegal refinery bukanlah merupakan bencana alam," ujarnya.

Ia mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan illegal refinery mulai dari perbaikan regulasi agar tidak menimbulkan keraguan petugas di lapangan, kemudian upaya tambahan yang diperlukan untuk menghadapi jarak tempuh, waktu tempuh, dan kondisi jalan menuju lokasi tambang pengolahan minyak tersebut.

"Kemudian penegakan hukum oleh multi stakeholder didahului upaya preventif dan destruktif serta disertai jaringan pengaman bagi masyarakat yang tidak lagi terlibat illegal driling dan hasil illegal driling tersebut semakin ke hilir semakin besar keuntungan,: ujarnya.

Dia juga menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Sumsel yakni peningkatan penegakan hukum di sektor hilir, yakni pengangkutan penyimpanan atau gudang pengoplosan, dan penyulingan ilegal.

Kemudian juga mendorong masyarakat pemilik sumur minyak untuk menjual hasil produksinya kepada PT Petromuba untuk diteruskan ke Pertamina, dan juga mendorong Pertamina dan SKK Migas untuk meningkatkan presentasi harga beli minyak mentah dari Petromuba.

Selain itu juga mendorong pemerintah daerah, SKK Migas, dan Pertamina untuk memberikan atau menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang bekerja pada refinery ilegal atau bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pengolahan minyak itu..

Rapat koordinasi pengkajian dan penanganan masalah illegal refinery di Mapolda Sumsel, di Palembang, Rabu (31/1/2024). ANTARA/M Imam Pramana.

Sementara itu Asisten ll Pemerintahan Kabupaten Banyuasin memaparkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat ilegal refinery, di antaranya maraknya peredaran narkoba dan minuman keras, penjualan minyak hasil pemasakan yang tidak sesuai standar secara bebas hingga mengakibatkan kerusakan kendaraan dan alat berat industri.

Selain itu, kata dia, munculnya konflik sosial antara masyarakat, banyaknya kecelakaan kerja yang mengakibatkan ledakan dan kebakaran yang memakan korban jiwa, kemudian kerugian negara akibat minyak hasil penjualan yang dijual secara bebas ke black market.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berhasil mengungkap sebanyak 297 kasus sumur minyak ilegal (refinery) sepanjang tahun 2023.

Kepala Polda Sumsel Irjen Pol. Rahmat Wibowo mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 11 kasus sumur minyak ilegal.

Kepolisian juga mengungkap 297 kasus sumur minyak ilegal dan sebanyak 1.048,11 ton minyak bumi dan olahan sepanjang tahun 2023.