Provinsi Maluku menjadi salah satu Provinsi yang diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) setahun yakni 2025-2026Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026 berdasarkan indikator perekonomian daerah hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2023.
"Provinsi Maluku menjadi salah satu Provinsi yang diamanatkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) setahun yakni 2025-2026, sebagai dokumen Pembangunan jangka menengah," ucap Sekretaris daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie di Ambon, Rabu.
Sekda Sadali mengutarakan hal itu dalam forum konsultasi publik Badan perencanaan dan pembangunan daerah Maluku.
Ia mengatakan bahwa dalam RPD tersebut akan dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam dua tahun ke depan.
Hal itu berdasarkan amanat instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah berakhir pada 2024.
Sekda menyampaikan, selama pemerintahan Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas N. Orno dalam Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Periode 2019-2024 telah mengalami perubahan Pembangunan yang cukup signifikan.
“Hal ini ditandai dengan berbagai survei yang dilakukan oleh BPS dimana indikator capaian yang diperoleh antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 3 Tahun 2023 sebesar 5,69 persen lebih tinggi dari Nasional 4,94 persen," ungkapnya.
Selain itu Sadali menjelaskan juga, bahwa tingkat inflasi Maluku pada bulan November 2023 mencapai 2,96 persen, jauh lebih rendah dari bulan yang sama pada tahun 2022 yakni sebesar 6,58 persen, begitu pula dengan tingkat Pengangguran Terbuka yang turun dari 7,5 persen pada 2020 menjadi 6,8 persen pada Februari 2023.
“Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,44 persen pada Maret 2020 menjadi 16,42 perswn pada Maret 2023, capaian lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 mencapai 72,75 poin naik 1,41 poin dari Tahun 2020 capaian ini menunjukan bahwa Maluku telah berada pada kategori tinggi," katanya menjelaskan.
Sekda juga menyampaikan, prevalensi stunting di Provinsi Maluku juga mengalami penurunan dari 30,38 persen di tahun 2019 menjadi 26,1 persen di Tahun 2022.
“Forum ini juga merupakan suatu tahapan substansial yang wajib dilalui dalam penyusunan RPD yang bertujuan untuk mendapat saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan Pembangunan daerah, yang hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD menjadi rancangan akhir RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026," kata dia.
Oleh sebab itu pembangunan daerah akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan Maluku yang maju dan berkelanjutan.
“Untuk itu kami harapkan konsultasi publik pada hari ini yang merupakan forum strategis dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan Pembangunan Maluku Tahun 2025-2026," ucapnya.
Baca juga: Gubernur Maluku beberkan capaian prestasi di hadapan Mendagri
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
