Kontes ini mengundang kritik dan penolakan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Kami dengan tegas menolaknya, apalagi diselenggarakan di Indonesia,"Surabaya (ANTARA News) - Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur menolak penyelenggaraan kontes kecantikan "Miss World" yang digelar di Indonesia karena dinilai meresahkan masyarakat dengan menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu.
"Kontes ini mengundang kritik dan penolakan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Kami dengan tegas menolaknya, apalagi diselenggarakan di Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal GUIB Jatim, Muhammad Yunus, di sela-sela aksi.
Mereka menilai ajang tersebut melanggar hak asasi manusia dan sebagai bagian dari proyek imperialisme serta kapitalisme berbalut konstestasi dan eksploitasi terhadap perempuan.
Hal tersebut, lanjut dia, tidak sesuai dengan tradisi dan budaya serta tata kesusilaan bangsa dan negara RI yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam aksinya, mereka mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kehormatan dan martabat bangsa.
"Kami juga mendesak presiden memiliki tekad dan tegas menolak kontes ini, serta meminta pemerintah fokus menangani masalah sosial, ekonomi dan indeks pembangunan manusia," kata Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim itu.
Sejumlah ormas yang mengikuti aksi di antaranya, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Hidayatullah, Perhimpunan Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, Front Pembela Islama, Persatuan ISlam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan puluhan ormas lainnya.
Sementara itu, aksi serupa juga digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur di depan Gedung DPRD Provinsi, Jalan Indrapura Surabaya.
Kedatangan massa HTI ditemui perwakilan Komisi E DPRD Jatim Nur Muhyiddin dan beberapa anggota lainnya. Selaku wakil rakyat, Nur Muhyiddin mengaku secara pribadi tidak setuju dengan penyelenggaraan "Miss World" karena tidak sesuai kultur bangsa.
"Nanti akan kami bicarakan lagi dan kalau perlu Gubernur diajak menentukan sikap yang sama untuk disampaikan ke pusat," ujar legislator asal Partai Demokrat tersebut.
(KR-FQH/I007)
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
