LPS: Kinerja intermediasi perbankan terus membaik

Sementara itu, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan terus terjaga.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan kinerja intermediasi perbankan terus membaik, yang ditunjukkan dengan kredit perbankan sepanjang 2023 tumbuh sebesar 10,38 persen secara tahunan dan dana pihak ketiga tumbuh 3,73 persen (yoy).

"Sementara itu, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan terus terjaga," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Rasio permodalan (KPMM) industri terjaga di level 27,69 persen pada periode Desember 2023. Sementara itu, likuiditas perbankan juga relatif memadai dengan rasio alat likuid (AL) terhadap non core deposit (NCD) atau AL/NCD berada di level 127,08 persen, melampaui ambang batas sebesar 50.

Kemudian, rasio AL/DPK tercatat sebesar 28,73 persen pada Desember 2023 relatif tinggi di atas ambang batas sebesar 10 persen.

Selanjutnya, Purbaya menuturkan kinerja ekonomi domestik berada di jalur pemulihan yang tepat diikuti pertumbuhan sisi konsumsi dan produksi.

Hal tersebut tercermin antara lain dari kinerja hingga akhir tahun 2023 (posisi Desember 2023), terkait PMI Manufaktur, penjualan ritel, indeks kepercayaan konsumen dan tingkat inflasi.

PMI manufaktur tetap berada di zona ekspansi yaitu 52,2. Penjualan ritel terus tumbuh sebesar 0,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) diikuti indeks kepercayaan konsumen yang positif (123,8). Sementara tingkat inflasi 2023 terkendali di level 2,61 persen (yoy).

Di sisi lain, ia mengatakan proses pemulihan ekonomi global masih diwarnai beberapa risiko ketidakpastian, antara lain, pemulihan ekonomi global yang masih lemah dan cenderung divergen, dan perbedaan ekspektasi terhadap pemangkasan suku bunga kebijakan bank sentral utama.

Risiko ketidakpastian juga termasuk dampak fragmentasi geopolitik kawasan terhadap harga komoditas, perdagangan global, dan aktivitas investasi; serta agenda politik di berbagai negara yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi.