Pemkot Surakarta bertekad jadi Kota Layak Anak Paripurna pada 2025

Artinya Kota Solo berhasil mempertahankan predikat utama selama enam kali berturut-turut

Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta bertekad menuju Kota Layak Anak (KLA) predikat paripurna pada tahun 2025 dengan meningkatkan sejumlah aspek penilaian.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surakarta Purwanti pada Pembinaan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Surakarta Tahun 2024 di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan saat ini Solo masih mempertahankan KLA dengan predikat utama sejak tahun 2017.

"Artinya Kota Solo berhasil mempertahankan predikat utama selama enam kali berturut-turut," katanya.

Dengan predikat utama tersebut, kata dia, saat ini Solo memperoleh nilai 851. Sedangkan untuk bisa menuju ke paripurna, maka minimum angkanya harus 901.

Ia mengakui saat ini masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dievaluasi oleh Pemkot Surakarta sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam upaya memberikan pemenuhan hak anak dan perlindungan pada anak.

Menurut dia, salah satu permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian yakni masih banyaknya dispensasi pernikahan anak. Ia mengatakan hingga saat ini ada 110 dispensasi pernikahan anak di Kota Surakarta.

Di sisi lain, kata dia, masih ada 17,1 persen anak-anak dengan status kurang gizi dan 4,2 persen anak dalam kondisi stunting. Selanjutnya jumlah konselor ASI dan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) di Kota Solo masih sangat kurang.

"Sampai saat ini baru ada satu dan secara sertifikasi sudah sepuluh tahun," katanya.

Dari sisi pendidikan, lanjutnya, masih ada sebanyak 114 anak putus sekolah dan ada 15 anak perlu perlindungan khusus, antara lain pekerja anak, anak korban bencana, anak korban teroris, dan anak HIV.

"Selain itu juga perilaku menyimpang, apakah anak punk, pengemis, maupun gelandangan," katanya.

Menurut dia, dalam menangani persoalan tersebut pemda tidak dapat berjalan sendiri, melainkan perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari lembaga non-pemerintahan dan dunia usaha.