Senior PDIP tak setuju penggantian nama jalan di Monas

Penggantain nama jalan itu hanya pemborosan anggaran pemerintah dan swasta, karena mreka harus mengeluarkan biaya untuk mengganti alamat papan nama, kop suarat, alamat kantor, pemilik KTP,"

Jakarta (ANTARA News) - Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menyatakan tidak setuju dengan wacana penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas Jakarta dengan nama Bung Karno, Bung Hatta, Presiden Soeharto dan DKI Ali Sadikin.

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP AP Batubara mengemukakan hal itu kepada pers di Jakarta, Selasa, sambil menegaskan nama jalan Medan Merdeka Utara, Selatan, Barat dan Timur, sudah permanen serta masyarakat se-Indonesia dan dunia sudah mengetahui, sehingga tidak perlu diganti.

"Penggantain nama jalan itu hanya pemborosan anggaran pemerintah dan swasta, karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk mengganti alamat papan nama, kop suarat, alamat kantor, pemilik KTP," kata AP Batubara yang akrab disapa 'AP' itu.

AP menilai, bahwa usulan penggantian nama jalan protokol di sekitar Monas berasal Jimly Asshidiqie, sebagai Ketua Tim 17, terlalu mengada-ada, karena masih bannyak pekerjaan yang harus ditangani untuk menyelesaikan bangsa Indonesia, seperti program peningkatan disiplin dan tertib hukum secara nasional.

Selain itu, katanya, penggantian nama akan menimbulkan polemik di masyarakat, sedangkan bagi Proklamator Indonesia Soekarno-Hatta, namanya sudah digunakan untuk nama Bandara Soekarno-Hatta dan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

AP juga mengingatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar tidak mengusulkan penggantian nama jalan protokol itu, karena masih banyak pekerjaan penting yang harus selesaikan di Jakarta, seperti mengatasi kemecatan lalu lintas, banjir, sampah dan penyediaan sarana angkutan umum bagi warga.

Sebelumnya diberitakan, usulan penggantian nama jalan itu muncul setelah tahun lalu Soekarno dan Mohammad Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah RI.

Ketua Panitia 17, Jimly Asshiddiqie, mengatakan rencana perubahan nama jalan itu sudah dirundingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. "Lalu, muncul sejumlah nama, termasuk Soeharto dan Ali Sadikin, tapi ini belum final, masih harus dibahas lagi," ujar Jimly.

Penamaan jalan berdasarkan nama tokoh, kata Jimly, tak harus seorang pahlawan nasional. Nama tokoh yang akan diabadikan paling tidak memiliki peran penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Jimly menilai, Soeharto berperan dalam perjalanan Indonesia. Sedangkan Ali Sadikin memiliki andil dalam perkembangan Jakarta. "Pergantian nama ini bisa untuk rekonsiliasi politik," katanya.

Jokowi menyatakan setuju dengan rencana perubahan nama itu, namun dia masih menunggu surat dari Panitia 17 ihwal pergantian nama untuk Jalan Medan Merdeka Utara dan Selatan. Tapi untuk sementara setuju dengan nama Bung Karno dan Bung Hatta. "Kita tuntaskan dulu yang dua itu," katanya.(*)