Menkokesra: sosialisasi BSM perlu ditingkatkan

Serapan dana BSM masih belum besar karena kurangnya sosialisasi. Terlebih program ini baru digulirkan pada 26 Agustus 2013,"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan sosialisasi program bantuan siswa miskin (BSM) perlu ditingkatkan kepada masyarakat khususnya rumah tangga sasaran.

"Serapan dana BSM masih belum besar karena kurangnya sosialisasi. Terlebih program ini baru digulirkan pada 26 Agustus 2013," katanya usai melakukan peninjauan BLSM tahap kedua di Jakarta, Selasa.

Dia meminta petugas kantor pos untuk menyosialisasikan BSM kepada pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang mencapai 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Menteri mengatakan penerima KPS dapat dipergunakan untuk mendapatkan Bantuan Siswa Miskin.

BSM ditujukan kepada 16,6 juta anak usia sekolah yang berasal dari 15,5 juta rumah tangga penerima kartu perlindungan sosial.

"Yang berhak mendapatkan BSM adalah anak usia sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, serta MI, MTs, MA," katanya.

Untuk mendapatkan BSM, rumah tangga penerima KPS cukup membawa KPS ke sekolah atau madrasah tempat siswa terdaftar untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat program BSM paling lambat 13 September 2013.

"Saat membawa KPS ke sekolah jangan lupa disertai salah satu bukti tambahan seperti kartu keluarga atau surat keterangan dari kepala RT/RW/ dusun/ setara jika kepala keluarga tidak memiliki kartu keluarga atau nama kepala keluarga tidak sama dengan nama kepala keluarga di kartu keluarga," katanya.

Besaran manfaat BSM yang akan diterima adalah sebesar Rp225.000 per semester untuk SD/MI, Rp375.000 per semester untuk SMP/MTs dan Rp500.000 per semester untuk SMA/SMK/MA.

Setelah rumah tangga penerima KPS mendaftarkan anaknya, kepala sekolah akan membuat rekapitulasi penerima BSM di sekolah tersebut dan pada pertengahan Agustus dan akhir September 2013 akan dikeluarkan surat keputusan penetapan penerima program BSM OLEH Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag).

(W004/N002)