KPU Tanjungpinang targetkan zero pemungutan suara ulang di Pemilu 2024

Ini komitmen kami dalam meningkatkan pemahaman KPPS jelang hari H

Tanjungpinang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menargetkan zero atau nol pemilihan suara ulang (PSU) pada Pemilu Serentak tanggal 14 Februari 2024.

"Mudahan-mudahan tak ada terjadi PSU seperti Pemilu 2019, yang mana saat itu sebanyak lima TPS melakukan PSU," kata Ketua KPU Tanjungpinang, Muhammad Faizal, Minggu.

Oleh karena itu, pihaknya jauh-jauh hari telah mengantisipasi terkait potensi PSU pada Pemilu 2024, salah satunya dengan meningkatkan kapasitas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melalui bimbingan teknis (Bimtek) pasca dilantik secara serentak se-Indonesia, Kamis (26/1).

Total ada 4.459 KPPS se-Kota Tanjungpinang yang diberikan bimtek selama tiga hari berturut-turut.

Faizal menyebut bimtek itu bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab KPPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Ini komitmen kami dalam meningkatkan pemahaman KPPS jelang hari H," ujar Faizal.

Faizal juga berpesan KPPS yang akan bertugas dapat bersama-sama mensukseskan gelaran Pemilu 2024 dengan melaksanakan tugas secara cermat dan teliti sehingga proses pemilihan berjalan aman dan lancar, karena sedikit kesalahan bisa berujung PSU.

Menurutnya KPPS menjadi ujung tombak suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Kalau sudah sukses di tingkat TPS, maka sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat juga akan aman.

Ia turut mengingatkan petugas KPPS memegang teguh integritas dalam bekerja supaya terwujud pemilu damai, jujur dan adil.

"Terakhir kami ingatkan di Pemilu 2024 menggunakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi suara (Sirekap), sehingga KPPS harus betul-betul memahami tata cara penggunaannya," demikian Faizal.

Faizal menambahkan KPPS masa kerja KPPS sudah dimulai sejak tanggal 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Tiap-tiap TPS terdapat tujuh KPPS, terdiri dari seorang ketua dan enam anggota. Ketua KPPS mendapat honor Rp1,2 juta, sedangkan anggota Rp1,1 juta.