Sepekan, Presiden boleh kampanye hingga tunda pajak hiburan

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting dan menarik mewarnai pemberitaan ekonomi sepekan, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait pernyataan Presiden Joko Widodo boleh ikut kampanye, hingga polemik pajak hiburan.

Soal presiden boleh kampanye, Airlangga: Itu adalah hak konstitusional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh ikut kampanye, merupakan hak konstitusional.

Baca selengkapnya di sini

Kemenhub komitmen hadirkan layanan transportasi publik yang terjangkau

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau melalui program subsidi perintis dan kewajiban pelayanan publik/public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi.

Baca selengkapnya di sini

BEI imbau investor tetap rasional di tengah dinamika politik

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengimbau pelaku pasar tetap bersikap rasional di tengah dinamika pasar seiring pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.

Baca selengkapnya di sini

Airlangga tekankan pengusaha hiburan bisa dapatkan insentif pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengusaha hiburan bisa mendapatkan insentif yang dapat membuat mereka tidak perlu membayar pajak sebesar 40-75 persen.

Baca selengkapnya di sini

Asosiasi dan pengusaha temui Menko Luhut bahas penundaan pajak hiburan

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) dan para pengusaha industri hiburan mengunjungi kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Jakarta untuk bertemu dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat.

Baca selengkapnya di sini